jpnn.com - SURABAYA - Untuk meningkatkan porsi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) kini bertindak seperti agen properti dengan memfasilitasi pengembang perumahan menjual rumah yang mereka bangun.
Caranya, BTN membangun portal khusus properti yang berisi tentang informasi proyek-proyek perumahan yang dibangun pengembang mitra BTN. Bank juga mendirikan unit khusus untuk membantu pengembang memasarkan rumah yang mereka bangun.
BACA JUGA: Program Tapera Hanya untuk Buruh Bergaji Rendah
’’Jadi, nanti kami mirip agen properti dan bersaing dengan mereka (agen properti, Red),’’ kata Kepala Wilayah II BTN Adi Suharto Atmadja. Wilayah II mencakup area Jateng, Jatim, Bali, NTB, dan NTT.
Dengan cara menjemput bola tersebut, BTN berharap konsumen memilih proyek yang dibangun pengembang mitra BTN. Secara tidak langsung, KPR BTN pun terdongkrak. Bukan hanya itu, BTN berharap bisa meraup fee agen dari setiap penjualan rumah. Pendapatan nonbunga (fee based income) BTN diharapkan ikut meningkat.
BACA JUGA: Supermarket Ini Belum Terapkan Kantong Plastik Berbayar
Salah satu yang akan digarap BTN adalah proyek rumah murah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BTN berharap tahun ini dapat menjual 59 ribu unit rumah bersubsidi.
Dengan harga rata-rata rumah bersubsidi Rp 116,5 juta per unit, artinya harga jual rumah berkisar Rp 6,8 triliun. Jadi, potensi kredit KPR yang bisa diraup BTN mencapai Rp 5 triliun.
BACA JUGA: Ternyata Ini Penyebab NET.TV Minim Iklan
Selain pengembang, BTN menggandeng pondok pesantren, pemerintah kota dan kabupaten, serta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menggarap pasar santri dan pengasuh pondok pesantren, PNS, dan pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Pada pertengahan Februari, BTN juga telah menggandeng Pemkab Jombang dalam penyediaan KPR bagi 257 unit rumah bersubsidi. Harga jual setiap rumah sebesar Rp 110 juta.
Kepala Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jatim Gunawan menyebutkan, secara nasional BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran 30 persen dari aset untuk mendukung KPR bagi peserta BPJS. Saat ini total aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 250 triliun. Meski demikian, Gunawan belum memperoleh data transaksi KPR bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan yang berjalan sejak awal tahun ini. ’’Maret baru akan dievaluasi,’’ terangnya. (rin/c14/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Industri di Luar Jawa Semakin Menggeliat
Redaktur : Tim Redaksi