jpnn.com - jpnn.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri besok (23/1) akan berulang tahun. Presiden RI Kelima itu bakal genap berusia 70 tahun.
Dalam pandangan politikus PDIP Emir Moeis, sosok Megawati masih sangat dibutuhkan. Menurutnya, kiprah dan peran putri Proklamator RI Soekarno itu masih dibutuhkan untuk mencari solusi atas masalah-masalah kenegaraan dan kebangsaan.
BACA JUGA: Eks Pengurus PDIP Jakut Ramai-ramai Merapat ke Nomor 3
Emir mengatakan, Megawati sudah sarat pengalaman soal kebangsaan. “Beliau sudah sejak belia mengenal politik kebangsaan,” ujar Emir, Minggu (22/1).
Lebih lanjut Emir mengatakan, Mbak Adis -panggilan akrab untuk Megawati dari Bung Karno- memang sejak belia bersentuhan dengan masalah-masalah kebangsaan. Megawati juga kerap diajak Bung Karno melawat ke negara-negara sahabat.
BACA JUGA: Gelar Ngaji Kebangsaan demi Islam dan Nasionalisme
Begitu pula ketika tokoh-tokoh dari negara lain berkunjung ke Indonesia, Megawati diminta mendampingi ayahnya. Sedangkan saat menjadi mahasiswa, Megawati juga aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
BACA JUGA: Hamka Haq: Tuduhan PDIP Anti-Islam, Itu Tidak Benar
Politikus PDI Perjuangan Emir Moeis. Foto: dokumen JPNN.Com
Anehnya, kata Emir, justru Megawati sering dituding feodal. Padahal, Megawati getol memperjuangkan demokrasi termasuk saat Indonesia di bawah kekuasan Orde Baru.
Emir lantas merujuk kondisi demokrasi di era Megawati menjadi Presiden RI. “Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya-upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan penuh kesungguhan,” tegasnya.
Mantan akademisi yang berkali-kali memimpin komisi keuangan dan perpajakan DPR itu mencontohkan, Nangroe Aceh Darussalam mengantongi sebagai daerah dengan otonomi khusus di era Megawati. Selain itu, pada era pemerintahan Megawati pula Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung.
Yang juga menjadi warisan penting pemerintahan Megawati adalah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tanpa komitmen pada demokrasi, sulit dibayangkan hal-hal itu akan terealisasi,” tegasnya.
Karenanya Emir menegaskan, Megawati bukanlah sosok feodal. Alasan pertama karena feodalisme merupakan akar dari praktik-praktik korupsi dan mematikan kreativitas.
Kedua, feodalisme tidak cocok lagi dengan zaman keterbukaan dan egaliter seperti sekarang ini. Singkat kata, feodalisme baik sebagai sistem maupun praktik harus dilawan.
"Jadi, Megawati sama dengan sang ayah sama-sama antifeodalisme. Bung Karno sering menegaskan agar bangsa dan rakyat Indonesia melawan feodalisme," imbuh Emir.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Strategi Baru PDIP demi Ahok-Djarot
Redaktur & Reporter : Antoni