jpnn.com, KOREA SELATAN - Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri memaparkan pemikirannya terhadap perkembangan politik dan ekonomi internasional yang terjadi di abad 21. Menurutnya, globalisasi dan pasar bebas hanya menciptakan imperialisme dan kapitalisme yang merupakan watak ingin menguasai orang dan bangsa lain.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengatakan, globalisasi dan pasar bebas telah melahirkan problem multidimensi yang mendera negara-negara berkembang. Salah contohnya kata dia, praktik dumping dalam sektor pangan.
BACA JUGA: Sikap Tegas Bu Mega terhadap Konflik Korea
“Kedaulatan pangan negara-negara berkembang terus digerogoti dengan praktik "siasat harga" komoditi impor yang di bawah harga normal produk domestik,” kata Bu Mega saat orasi ilmiah di Mokpo National University (MNU), Korea Selatan, Kamis (16/11).
Orasi ilmiah yang dilakukan Bu Mega sebagai rangkaian penerimaan gelar Doktor Honoris Causa bidang demokrasi ekonomi dari MNU. Hadir dalam acara penganugerahan gelar kesarjanaan tersebut, Mohammad Rizki Pratama (putra pertama Bu Mega), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri, Dubes RI untuk Korsel Umar Hadir dan sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, yakni Herman Hery, Daryatmo Mardyanto dan Nico Siahaan.
BACA JUGA: Orasi Ilmiah di Korsel, Bu Mega Dua Kali Terharu
Bu Mega mengatakan, praktik dumping sudah terjadi Indonesia. Kata dia, ada banyak pangan impor yang dijual lebih murah dibading produk yang dihasilkan petani dan industri pangan dalam negeri.
Efek dominonya adalah daya beli rakyat menurun, lapangan pekerjaan berkurang, deindustrialisasi, dan pada titik tertentu akan mengguncang stabilitas ekonomi dan politik negara.
BACA JUGA: Inilah Orasi Ilmiah Lengkap Bu Mega di Korsel!
“Dengan tegas saya nyatakan saya menolak praktik dumping, free trade bukan berarti menciptakan predator perdagangan internasional,” katanya.
Karenanya, putri proklamator Bung Karno itu menyarankan adanya fair trade dalam pelaksanaan free trade atau pasar bebas. Fair trade yang dimaksud adalah kerjasama yang mengedepankan kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan dengan bangsa lain.
“Wajib hukumnya di dalam free trade ada fair trade. Sampai kapan pun posisi politik saya akan tetap sama, terutama dalam menyangkut kedaulatan pangan setiap bangsa,” ucapnya.
Menurut Bu Mega, isu pangan tidak boleh sekadar diartikan sebagai ketahanan pangan yang diukur dengan "asal pangan tersedia di pasar”. Alasannya, pangan merupakan masalah keberlangsungan hidup suatu bangsa, dari mulai hidup dan kehidupan petani, kedaulatan atas air, tanah, dan energi, hingga bagaimana pangan didistribusikan kepada seluruh rakyat dengan aman, murah dan cepat.
“Kedaulatan pangan berarti kemandirian (selfsuffiency) pangan, melalui kemampuan pemenuhan pangan yang pertama kali harus berasal dari dalam negeri sendiri (selfsupporting),” katanya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Kehormatan Keenam untuk Presiden Kelima RI
Redaktur : Tim Redaksi