Bu Mega Pastikan PDIP Konsisten Dukung Pemerintahan Jokowi

Selasa, 18 Juli 2017 – 20:54 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memotong tumpeng pada acara perayaan hari ulang tahun (HUT) partainya ke-44 di JCC, Jakarta, Selasa (10/1). Megawati lantas menyerahkan potongan tumpeng itu kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo. Megawati menegaskan, Jokowi -panggilan beken Joko Widodo- punya legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu Presiden 2014.

Berpidato pada peresmian kantor DPD PDIP Sumatera Utara di Medan, Selasa (18/7), Megawati mengatakan, kader-kader partainya siap dikerahkan untuk membela pemerintahan Jokowi. Sebab, keabsahan pemerintahan saat ini tak perlu dipersoalkan lagi.

BACA JUGA: Demi Pancasila, Bu Mega Rela Ditugasi Jadi Apa Saja

"Saya pernah menyatakan di ulang tahun partai kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDI Perjuangan ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, maka mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung, karena itulah kedudukan dan legitimasinya kuat,” ujar Megawati sebagaimana siaran pers DPP PDIP.

Presiden RI Kelima itu merasa perlu menyampaikan hal tersebut karena melihat situasi politik nasional saai ini yang menghangat lantaran pembahasan RUU Pemilu yang tak kunjung tuntas. Sebab, pembahasan RUU Pemilu sarat kepentingan masing-masing partai sehingga mengalahkan hal yang utama bagi bangsa dan negara.

BACA JUGA: Setnov Jadi Tersangka, Beginilah Respons Istana

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, membahasan RUU Pemilu mestinya tak berlarut-larut. Namun, masing-masing fraksi di DPR ternyata punya kepentingan soal pembahasan presidential threshold atau ambang batas untuk mengusung pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Padahal, presidential threshold juga demi efektivitas pemerintahan dalam bekerja. "Presidential threshold minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye,” ujar Hasto,

BACA JUGA: DPR Dipimpin Tersangka, PDIP Titip Pesan Untuk Golkar

Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan, PDIP juga mendukung penuh keinginan pemerintah tentang presidential threshold. PDIP, sambung Hasto, juga mendukung keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara harus benar-benar dijaga. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga harus terus dipertahankan.

Karena itu Hasto mengatakan, siapa pun yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI tidak bisa dibiarkan. Apalagi demokrasi hanyalah alat dalam mencapai tujuan bernegara.

“Kebebasan berserikat dan berkumpul bukannya tanpa aturan. Praktik berserikat demi demokrasi hanyalah praktik liberalisme dalam politik,” tegasnya.

Meski demikian Hasto juga mengatakan bahwa dukungan PDIP atas langkah pemerintah menerbitkan Perppu Ormas bukannya tanpa reserve. Sebab, PDIP terus meminta Jokowi menampilkan kepemimpinan yang merakyat dan mengedepankan dialog.

“Ini untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketenteraman masyarakat," pungkasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat, Jokowi Pasti Malu Berpidato di Acara Resmi Bareng Tersangka Korupsi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler