jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mengkritik keras kinerja pemerintah dalam mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng.
Sosok yang akrab disapa Bu Mufida itu bahkan miris melihat masih adanya kaum ibu di beberapa tempat harus berebutan hanya untuk mendapatkan minyak goreng.
BACA JUGA: Bulog Belum Bisa Turun Tangan Soal Kisruh Minyak Goreng, Ini Sebabnya
“Hati kami teriris dan miris melihat fakta ini,” tegas Mufida melalui layanan pesan, Jumat (11/3).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS ini menilai pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa mengatur tata niaga kebutuhan pokok gagal mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran.
BACA JUGA: Mohon Disimak! Peringatan Maruf Amin untuk Pengusaha Beras hingga Minyak Goreng
Menurut Mufida, hal itu diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan kebutuhan pokok lainnya jelang Ramadan.
Sebelumnya, secara fluktuatif harga kebutuhan pokok seperti tahu, tempe, cabai, bawang sudah merangkak naik.
BACA JUGA: Fraksi PKS: Pemerintah Harus Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng
Beberapa komoditas lain seperti ayam dan daging juga naik.
"Jelang Ramadan jangan ada kenaikan. Pemerintah harus segera menstabilkan harga-harga kebutuhan konsumsi harian keluarga Indonesia," ungkap Mufida.
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS itu meminta pemerintah harus menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok yang belum tuntas ditangani sejak awal 2022.
"Tolonglah, mak-mak sudah berat saat ini, jangan tambah berat lagi beban hidup keluarga," ungkap Mufida. (ast/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Aristo Setiawan