jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Nunik Nugroho mempertanyakan sikap pemerintah terkait penyelesaian masalah tenaga teknis dan administrasi.
Pasalnya, 200 ribu lebih honorer K2 tenaga teknis dan administrasi sudah ada dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA: Bu Nur Meminta MenPAN-RB Lebih Peka terhadap Nasib Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi
Namun, menurut Nunik, yang diperhatikan pemerintah hanya honorer K2 guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
"Kami ini punya SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dari kepala daerah loh, bukan bodong," tegas Nunik kepada JPNN.com, Jumat (26/3).
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2 Ini Mengaku Sedih dan Hatinya Hancur Setelah Mendengar Pernyataan Menpan-RB
Dia heran, mengapa SPTJM yang merupakan bukti pengakuan Pemda malah tidak digunakan untuk membuat suatu kebijakan.
Tenaga kependidikan salah satu SMP Negeri di Kabupaten Magelang yang sudah mengabdi 26 tahun itu pun meminta pemerintah jangan memperlakukan diskriminatif honorer K2.
BACA JUGA: Kejadian Mengerikan yang Dialami WF Harus jadi Pelajaran bagi Warga Ibu Kota, Waspadalah!
"Jangan zalim ke honorer K2. Yang bekerja keras bukan hanya guru, penyuluh, dan nakes," ucapnya.
Dia makin heran karena honorer K2 yang seharusnya diselesaikan duluan makin tergeser dengan adanya honorer nonkategori.
"Katanya enggak boleh merekrut honorer baru sejak 2005. Ini malah yang melanggar aturan diakomodir dengan alasan mereka guru," kritiknya.
Tendik honorer K2 usia 56 tahun itu berharap BKN sebagai pemegang data bisa membuat kebijakan agar mereka terakomodir.
Jika honorer nonkategori bisa diberikan regulasi, mengapa tenaga administrasi honorer K2 tidak diberikan perlakuan sama.
"Rekrutmen ASN besar-besaran tahun ini hanya menyelesaikan honorer nonkategori yang jumlahnya lebih besar dari honorer K2. Jangan zalim ke honorer K2," cetus Nunik. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad