jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan Honorer K2 memastikan akan tetap mengawal rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan sejumlah kementerian dan lembaga pada Senin (24/2).
Pasalnya, isu yang akan dibahas menyangkut kepentingan honorer seluruh Inddonesia.
BACA JUGA: Komisi II DPR Undang 6 Menteri Bahas Masalah Honorer
Rencananya, Komisi II DPR yang telah membentuk Panja ASN akan melakukan RDP dengan Kementerian Pan dan RB RI, BKN, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Keuangan RI terkait rekrutmen ASN dan persoalan honorer.
"Iya mas (tetap ke DPR, red). Hari ini juga mau memasukkan surat sekalian ke ketua DPR RI, ketua DPD RI dan Ketua Komite III DPD RI. Sekaligus menindaklanjuti ke Komisi X terkait dengan rencana Pansus (honorer)," kata Korwil Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta, Nur Baitih kepada jpnn.com.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Pak Bima untuk Honorer K2 Tenaga Teknis
Saat diminta informasi soal poin-poin penting dalam surat yang akan diserahkan ke pimpinan DPR, DPD RI tersebut, Nur menyebutkan pada intinya mereka ingin meminta waktu kepada pimpinan lembaga-lembaga tersebut agar bisa berdialog langsung dengan honorer K2.
"Agar bisa bertemu langsung guna meminta dukungan bagi para honorer K2 di Indonesia, yang sudah lama mengabdi bisa diselesaikan menjadi ASN. Mereka kan wakil kami yang bisa berkomunikasi langsung ke pemerintah. Jadi tidak ada salahnya kami menyampaikan aspirasi ini," tandasnya.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Aturan Gaji Guru Honorer dari Dana BOS, Tragedi Susur Sungai Sempor Sleman
Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi ketika dihubungi jpnn.com, sebelum rapat dimulai Pukul 10.00 WIB, Senin (24/2), memberikan sejumlah bocoran mengenai agenda yang akan dibahas.
"Kami mengundang menteri keuangan, pendidikan, PPN, KemenPAN-RB, ketenagakerjaan hingga kesehatan. Kami ingin mendengar secara langsung data terkait posisi honorer yang ada di sana (kementerian dan lembaga-red)," kata Arwani.
Rapat ini menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut merupakan penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya yang tidak dihadiri para menteri tersebut.
"Minggu lalu sudah tidak datang, pejabatnya enggak datang. Mungkin dianggap enggak penting barangkali. Ini kedua kali," jelas Arwani.
Nah, dalam rapat kali ini Panja ASN ingin menggali informasi seputar honorer yang ada di kementerian lembaga, kebutuhan ASN dan bagaimana rencana pemerintah untuk memenuhinya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam