jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI akan rapat bersama sejumlah menteri untuk membahas penyelesaian masalah honorer, Senin (24/2) pagi.
Dari jadwal resmi yang beredar menteri yang diundang yakni MenPan RB Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kesehaan Terawan Agus Putranto, Mendikbud Nadiem Makarim, dan Menkeu Sri Mulyani.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Massa Aksi 212 Kecewa, Kepala BKN Sedih, Honorer K2 Masih Menunggu
Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi ketika dihubungi jpnn.com, sebelum rapat dimulai Pukul 10.00 WIB, Senin (24/2), memberikan sejumlah bocoran mengenai agenda yang akan dibahas.
"Kami mengundang menteri keuangan, pendidikan, PPN, KemenPAN-RB, ketenagakerjaan hingga kesehatan. Kami ingin mendengar secara langsung data terkait posisi honorer yang ada di sana (kementerian dan lembaga-red)," kata Arwani.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Presiden tak Ada Niat Angkat Kami jadi PPPK
Rapat ini menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut merupakan penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya yang tidak dihadiri para menteri tersebut.
"Minggu lalu sudah tidak datang, pejabatnya enggak datang. Mungkin dianggap enggak penting barangkali. Ini kedua kali," jelas Arwani.
BACA JUGA: Ditipu, Dewi Perssik: Lebih Baik Pelihara Kucing, daripada Orang Enggak Tahu Diri
Nah, dalam rapat kali ini Panja ASN ingin menggali informasi seputar honorer yang ada di kementerian lembaga, kebutuhan ASN dan bagaimana rencana pemerintah untuk memenuhinya.
"Karena kita lihat jomplang sekali, kita masih butuh banyak ASN penting seperti bidang kesehatan, pendidikan. Itu masih sangat jomplang antara kebubutuhan dengan alokasi yang disediakan pemerintah di rekrutmen CPNS," jelas Arwani.
Sebagai gambaran, dalam rekrutmen CPNS pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk 150 ribu orang. Arwani menduga kuota tersebut berkaitan dengan ketersediaan anggaran negara.
"CPNS itu hanya mengalokasikan 150 ribu, itu kan barangkali karena faktor anggaran juga. Makanya kami undang dari Kemenkeu. Seperti apa itu (anggarannya)," tambah Arwani. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam