jpnn.com, JEMBER - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan pentingnya statistik akurat agar pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan rakyat.
"Untuk membangun Indonesia, tentu sangat dibutuhkan angka ataupun statistik yang akurat," kata Rieke.
BACA JUGA: Bahas Revisi UU Statistik Bersama BPS, Sultan Usulkan Sensus Digelar Setiap 5 Tahun
Dia menyampaikan itu saat menyampaikan kuliah umum bertema "Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah dalam Kebijakan Pembangunan" di Universitas Jember (Unej) , Kamis (8/12).
"Untuk itu saya mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa dan kelurahan presisi," lanjutnya.
BACA JUGA: Berikan Kuliah Umum di Udayana, Rieke Diah Pitaloka Luncurkan Gerakan Sikat Sindikat Data Negara
Rieke menyebut bahwa menurut para pendiri bangsa, angka-angka yang tidak akurat digunakan untuk mengalihkan pikiran yang berujung pada manipulasi angka negara dan rekayasa statistik.
Menurut Rieke, kebijakan pembangunan Indonesia tidak mungkin berjalan tanpa berbasiskan data akurat dan aktual serta menggambarkan kebutuhan nyata rakyat di desa dan kelurahan.
BACA JUGA: Ssst, Begini Info Terkini Kasus Formula E Jakarta dari Ketua KPK Firli Bahuri
Dia juga menyampaikan bahwa Pancasila adalah ilmu amaliah yang digunakan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu, katanya, hal pertama yang dilakukan para pendiri bangsa adalah memperjuangkan ilmu pengetahuan sebagai hak warga negara.
"Pancasila itu bukan memecah belah rakyat, bukan mendikotomi mana kelompok radikal dan mana yang bukan radikal. Pancasila itu adalah ilmu amaliah, ilmu untuk mengamalkan ilmu pengetahuan," tuturnya.
Founder Data Desa Presisi (DDP) Sofyan Sjaf mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke Pitaloka terkait persoalan angka-angka dan data pemerintah yang tidak akurat mulai dari tingkat desa.
Menurut Sofyan, setelah 77 tahun merdeka, Indonesia masih mengalami data yang diragukan validasinya.
Misalnya, hasil penelitiannya 2017 menunjukkan data yang digunakan pemerintah hari ini untuk melakukan pengukuran pembangunan, banyak yang tidak sesuai dengan kondisi desa.
"Kalau data tidak sesuai dengan kondisi aktual desa, lalu bagaimana dengan perencanaannya, implementasi, dan pengawasan evaluasinya," ujar Sofyan di forum itu. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam