jpnn.com - JAKARTA – Rencana PLN untuk mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) hingga kini belum terealisasi. Belakangan, Menteri ESDM Ignasius Jonan malah menyentil niatan PLN untuk masuk bisnis panas bumi.
Dia meminta BUMN listrik itu untuk fokus terhadap pembangunan tranmisi supaya distribusi merata. Menurutnya, transmisi menjadi penting karena untuk mengalirkan listrik.
BACA JUGA: Kemenhub Sediakan Buku Pelaut di 42 Lokasi
Justry percuma jika pembangkit dalam proyek 35 ribu MW sudah kelar, tetapi tidak ada transmisinya. Apalagi, dia ingin agar persoalan listrik tidak hanya meningkatnya rasio elektrifikasi, tetapi pemerataan distribusi.
’’Sekarang PLN malah mau merambah bisnis panas bumi. Kami minta fokus saja sama apa yang belum dibangun, misalnya transmisi,’’ pintanya, Kamis (27/10) di Kementerian ESDM.
BACA JUGA: Harga Tomat dan Lemon Melonjak
Rencana akuisisi PGE ke PLN memang terkesan tidak matang. Itulah kenapa muncul keresahan di kalangan serikat pekerja PT Pertamina Geothermal Energy (SPPGE). Mereka meminta agar Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan secara rinci soal rencana pengambilalihan itu.
’’Kami meminta dalam waktu satu minggu ini menjelaskan soal rencana itu. Sebelum dijelaskan dengan terang, kami dengan tegas meminta Kementerian BUMN untuk menghentikan proses dan isu pengambilalihan PGE oleh PLN,’’ pinta Ketua SPPGE Bagus Bramantio.
BACA JUGA: Kemenhub Luncurkan 3 Unit Kapal Navigasi
Jika permintaan itu tidak dipenuhi, bukan tidak mungkin SPPGE akan melakukan aksi protes dengan massa yang banyak. Apalagi, sudah sejak awal September 2016 SPPGE dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mengirimkan surat permohonan agar bisa bertemua Rini.
Tetapi, permintaan itu tidak direspon. ’’Sangat disayangkan bila hanya untuk bisa berdiskusi dengan Ibu Menteri, kami harus turun ke jalan terlebih dulu,’’ katanya.
Dalam pertemuan terakhir, SPPGE hanya diterima staf Kementerian BUMN, termasuk Kepala Bidang Energi, Logistik, Kawasan Industri dan Pariwisata (ELKP) 1B Ruspen Saragih. Tanpa adanya penjelasan yang jelas, para pekerja resah dan mengganggu fokus kerja.
Katanya, keinginan agar PGE mempercepat usaha geothermal justru terhambat dan membuat kontraproduktif terhadap kinerja. ’’Terus bergantinya konsep pengambilalihan makin memperjelas konsepnya belum terang,’’ tegas Bagus.
Wakil Ketua SPPGE Sentot Yulianugroho menambahkan, rencana akuisisi justru berpotensi menghilangkan 12 wilayah kerja panas bumi (WKP) yang saat ini dikelola PGE. Sebab, saat PGE tidak lagi memenuhi syarat sebagai anak perusahaan Pertamina, bisa kehilangan kendali.
’’Hal ini bisa memicu potensi gugatan arbitrase dari mitra JOC (joint operation contract, red),’’ ucapnya.
Dia juga mengkhawatirkan akuisisi bakal berdampak pada buruknya iklim investasi. Ujung-ujungnya, kontraproduktif dengan semangat percepatan pengembangan panas bumi.
’’Investor menunggu kejelasan isu ini. Kalau PGE yang merupakan pemain besar saja dipermainkan, apalagi investor lain,’’ tandasnya.(dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Perkuat Kerjasama Sektor Kelautan
Redaktur : Tim Redaksi