jpnn.com - JAKARTA - Salah satu tokoh sentral dalam tarik ulur reshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Keengganannya digeser ke Kantor Staf Presiden (KSP) membuat skenario reshuffle berubah dalam beberapa hari terakhir.
Menurut informasi, awalnya Rini memang diplot sebagai kepala KSP untuk menggantikan Teten Masduki. Lalu, Teten digeser menjadi menteri desa atau menteri agraria.
BACA JUGA: Yakin SMI Bisa Perbaiki Ekonomi? Coba Simak Catatan Ini
Prosesnya pun sudah berjalan. Bahkan, sejak pekan lalu Teten dikabarkan terus berdiskusi dengan internal KSP terkait program-program pengembangan desa dan pemanfaatan dana desa.
Namun, skenario itu batal. Rini enggan digeser. Demikian pula Jokowi yang akhirnya enggan tunduk pada tekanan banyak parpol yang meminta Rini diganti.
BACA JUGA: Kekuatan Pemerintah jadi 68,8 Persen
Sehingga efek domino rotasi menteri pun berubah. Rini tetap bertahan sebagai menteri BUMN sehingga Teten juga tetap di posisi kepala KSP. Pos menteri desa yang jadi rebutan banyak parpol akhirnya tetap diserahkan kepada PKB.
Bertahannya Rini di pos menteri BUMN kabarnya membuat PDIP geram. Sebab, selama ini petinggi-petinggi PDIP-lah yang paling getol mendorong reshuffle Rini. Karena itu, PDIP lantas memainkan posisi tawarnya.
BACA JUGA: Reshuffle Kali Ini Cukup Mengejutkan
Kader PDIP Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, yang sebelumnya hendak di-reshuffle karena kinerjanya kurang optimal dan sempat dipanggil untuk evaluasi di istana, akhirnya juga batal di-reshuffle.
Para menteri dilantik pukul 13.30 di Istana Negara. Pelantikan berlangsung singkat, hanya pengambilan sumpah jabatan. Presiden juga tidak memberikan pengarahan saat melantik. Barulah pada saat sidang kabinet paripurna pukul 15.00, para menteri baru itu diberi arahan dan target kerja.
”Mungkin untuk yang baru, perlu saya sampaikan, tidak ada visi-misi menteri. Yang ada visi-misi presiden dan wakil presiden,” ujar Jokowi mengawali arahannya. Semua kementerian harus segaris dengan visi dan misi yang telah ditetapkan presiden dan wakil presiden.
Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih cepat dan efektif. Dia mengingatkan, pekerjaan yang diemban para menteri merupakan kerja tim sehingga antar kementerian harus saling mendukung.
”Tidak ada lagi yang saling menyalahkan,” tegas mantan wali kota Solo itu. Pernyataan tersebut seolah menyindir Sudirman Said dan Rizal Ramli yang acap kali berseberangan.
Presiden juga mengingatkan menteri, kebijakan yang berdampak luas harus dibicarakan di forum rapat terbatas atau paripurna setelah didiskusikan di tingkat Menko.
”Jangan sampai ada hal yang berkaitan dengan rakyat, langsung dikeluarkan peraturan menteri atau surat edaran,” lanjutnya. Meski tidak menjelaskan lebih detail, kondisi semacam itu pernah terjadi pada era Yuddy Chrisnandi. (byu/lum/owi/wan/jun/gen/dee/dyn/far/bil/mia/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemampuan Sri Mulyani Tak Diragukan Lagi, Tapi....
Redaktur : Tim Redaksi