jpnn.com - JAKARTA – Pengamat pertambangan dan energi, Marwan Batubawa menilai rencana Kementerian BUMN merestui aksi korporasi PLN mengakuisisi Pertamina Geothermal Energy (PGE) merupakan langkah keliru. Sebab, sampai sekarang akuisisi itu belum memiliki dasar yang kuat.
Berbicara pada diskusi bertema Menyoal Rencana Akuisisi PGE oleh PLN di Gedung Nusantara V DPR, Kamis (15/9), Marwan mengatakan rencana Kementerian BUMN memberi restu justru bisa memunculkan kecurigaan tentang adanya motif penjarahan aset milik perusahaan pelat merah. ’’Alasan Bu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno, Red) tidak relevan,’’ kata direktur eksekutif IRESS itu.
BACA JUGA: Golkar Klaim Punya Peran dalam Konsolidasi Politik Jokowi
Beberapa waktu lalu, Rini memang meminta PLN agar mengakuisisi PGE karena listrik hasil gas bumu harusnya dikelola BUMN yang tepat. Sedangkan Pertamina lebih baik fokus pada penyediaan minyak dan bahan bakar minyak (BBM). Rini menyebut cara itu bisa membuat pengembangan panas bumi makin cepat.
Namun, Marwan mengatakan bahwa lebih baik Rini tidak mengganggu sesuatu yang sudah berjalan baik. Karenanya IRESS mencatat ada kecurigaan motif lain di balik akuisisi.
BACA JUGA: Laporan TPFG Rampung, Nasib Haris Azhar Gimana?
Dia menyebut beberapa motif yang bisa saja muncul adalah monetisasi PGE, penguasaan sumber panas bumi potensial milik BUMN, sampai kecurigaan menyiapkan lahan bisnis bagi penerima tax amnesty. ’’Bukan tidak mungkin menyiapkan perusahaan untuk mengmabil alih perusahaan PLTP yang sudah beroperasi,’’ terangnya.
Marwan lantas membuka data untuk memperkuat ucapannya agar tak dianggap tudingan tanpa dasar. Bekas anggota DPD itu mencontohkan kerja sama PLN dan Pertamina saat menggarap pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Dieng, Patuha dan Sarulla pada 2002. Saat itu, dibentuk badan usaha bernama Geo Dipa Energi (GDE).
BACA JUGA: Bareskrim Bekuk Dua Penyelundup Bahan Peledak
Awalnya, GDE berhasil membangun PLTP Dieng dengan kapasitas 60 MW pada 2005. Namun, berhubung tidak konsistennya sikap pemerintah, konsorsium tidak dilanjutkan dan Pertamina dipaksa menjual sahamnya kepada pemerintah pada 2011.
“Akibatnya, produksi PLTP Dieng turun menjadi 22 MW dan PLTP Patuha baru beroperasi pada 2014,” jelasnya.
Bagaimana dengan lapangan Sarulla? Marwan menyebut potensinya melayang karena kini digarap oleh swasta nasional dan asing. Inkonsistensi pemerintah itulah yang dikhawatirkan kembali kambuh sehingga merugikan negara. ’’Bisa dipertanyakan, jangan-jangan pemerintah nanti inkosisten dan PGE dilepas kepada swasta atau asing,’’ tuturnya.
Alasan akuisisi bisa membuat harga uap lebih murah juga tidak relevan. Sebab, wewenang penetapan harga uap atau listrik panas bumi berada di tangan pemerintah, bukan badan usaha. Dalam Pasal 22 UU 21/2014 tentang Panas Bumi disebutkan harga ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian.
Sementara, pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng juga mencurigai adanya motif lain. Dia tidak yakin kalau rencana akuisisi PGE oleh PLN untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari harga listrik yang tinggi.
Sebaliknya, justru rentan penguasaan aset negara oleh orang lain. ’’Serikat Pekerja PLN menolak akuisisi PGE karena tahu ada motif lain,’’ terangnya.
Dia juga khawatir langkah akuisisi PGE oleh PLN mengulang kesalahan saat Indonesia melepas Indosat. Bedanya, kali ini dilakukan dengan bungkus akuisisi.
’’Ini tidak bisa dikaitkan dengan harga, monopoli, dan industrialisasi. Ada motif lain,’’ terangnya.
Sebelumnya, wacana akuisisi PGE sudah disampaikan Dirut PLN Sofyan Basir. Dia berharap agar proses itu berjalan segera karena sudah ada instruksi dari Kementerian BUMN.
Sofyan meyakini akuisisi bisa membuat pengembangan potensi panas bumi yang lambat bisa makin cepat. Saat ini, kapasitas terpasang di Indonesia dari tenaga panas bumi baru 1.400an MW. Padahal, potensinya sampai 29 ribu MW dari 127 gunung yang ada di Indonesia.(dim/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pentingnya Ulama Untuk Melawan Radikalisme
Redaktur : Tim Redaksi