jpnn.com - SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kukuh ingin pengelolaan SMA/SMK kembali ke Pemkot Surabaya.
Dia bakal menyampaikan keinginan tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hari ini (25/11).
BACA JUGA: Kuasa Hukum Bupati Sabu Ternyata Adik Penyidik KPK
''Saya ke Kemendikbud akan menyampaikan soal pengelolaan (SMA/SMK). Nanti saya ceritakan,'' ujar Risma.
Upaya itu merupakan salah satu langkah yang ditempuh sebelum APBD digedok pada 30 November mendatang.
BACA JUGA: BNN Bongkar Jaringan Narkoba Jakarta-Manokwari
Risma ingin pengelolaan SMA/SMK tetap berada di Surabaya meski Undang-Undang 23 Nomor 2014 memerintahkan kabupaten/kota menyerahkan kewenangan tersebut ke provinsi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan menerangkan, kebijakan yang diambil Risma semata-mata untuk pendidikan gratis SMA/SMK.
BACA JUGA: PNS asal Sumbar Peserta Pameran Senjata Tradisional Tewas di Hotel
Bila kewenangan beralih, pungutan liar dikhawatirkan kembali muncul.
''Makanya, beliau melobi ke kementerian,'' tuturnya.
Lalu, bagaimana jika lobi yang dilakukan tetap ditolak? Hendro menyatakan ada opsi lain yang bisa dilaksanakan.
Yakni, melalui pengucuran bantuan keuangan ke provinsi atau bantuan langsung ke siswa.
Namun, dia lebih sreg mengambil opsi bantuan keuangan ke provinsi.
Sebab, bantuan langsung ke siswa rawan diselewengkan.
''Nanti malah dibuat belanja sehari-hari. Bukan untuk biaya sekolah,'' ucapnya.
Bantuan keuangan yang diberikan ke provinsi pun perlu surat perjanjian.
Di sana diterangkan secara detail agar seluruh anggaran yang diserahkan ke provinsi kembali lagi ke Surabaya.
Di surat perjanjian tersebut juga diatur soal kewenangan Surabaya agar sekolah tidak menarik pungutan.
Aturan mengenai kuota murid dari luar kota juga harus dicantumkan dalam perjanjian tersebut.
Tujuannya, bantuan keuangan dari APBD Surabaya tetap dinikmati siswa Surabaya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mendukung upaya tetap menggratiskan SMA/SMK.
Hanya, dia tidak puas dengan jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi di paripurna APBD 2017 kemarin.
Dalam rapat itu, seluruh fraksi memang mempertanyakan strategi pembiayaan pada paripurna Rabu (23/11). (sal/elo/c15/git/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi PSK Baru Seminggu, Mengaku Bertarif Rp 50 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi