jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Tri Rismaharini mengumpulkan seluruh kepala dinas, camat, dan lurah di rumah dinas untuk refleksi akhir tahun 31 Desember.
Para aparatur sipil negara (ASN) tersebut diingatkan untuk meningkatkan kinerja di tahun yang baru. Juga mempersiapkan evaluasi terhadap kinerja selama 2018.
BACA JUGA: Sidak Malam, Bu Risma Keseleo, Otot Robek 6 Cm
Risma menegaskan terkait penggunaan dana kelurahan. Adanya kucuran dana tersebut secara signifikan bisa membantu operasional dan kebutuhan program-program di tingkat kelurahan sehingga tidak semuanya dibebankan ke APBD.
Namun, dia mengingatkan bahwa sistem yang berlaku di kelurahan berbeda dengan aparatur desa yang bukan termasuk ASN.
BACA JUGA: Roadshow Seminar SDGs di 5 Kota Berakhir di Surabaya
Karena menjadi bagian dari pemkot, kelurahan pun akan diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penggunaan dana desa tersebut.
"Lurah ikut aturan pengelolaan ASN, jadi jangan sampai terjadi permasalahan hukum karena pengelolaan keuangan yang tidak benar," jelasnya kemarin.
BACA JUGA: Grace PSI Puji Keberhasilan Risma Mempercantik Surabaya
Yang paling rawan adalah penggunaan dana jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Kasus tersebut sempat mencuat pada 2016 dan ditengarai menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah.
Kucuran dana desa untuk kelurahan belum bisa dipastikan. Risma mengaku belum mendapatkan pemberitahuan berapa dana desa yang bakal diterima kelurahan di Surabaya.
Dia mewanti-wanti pejabat di tingkat kelurahan tetap mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk mengurus dana desa jika akhirnya dicairkan. Sekaligus menyusun perencanaan yang matang agar penyerapan sesuai dengan anggaran.
Hal serupa disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat kecamatan yang lain.
"Pemeriksa sekarang tidak hanya ke dinas-dinas yang besar seperti pekerjaan umum (PU). Tapi juga ke yang kecil-kecil, jadi saya minta menyiapkan," lanjut mantan kepala bappeko itu.
OPD yang progres penyerapannya cukup molor selama 2018 diingatkan untuk bisa mempercepat pengerjaan pada tahun depan.
Terutama untuk infrastruktur. Terakhir, dia mengingatkan para PNS untuk fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak tergiur tawaran lain di luar tanggung jawab mereka. Terutama yang bukan menjadi hak ASN.
Pemkot pun sudah menambahkan anggaran untuk belanja pegawai pada 2019 hingga 3 persen lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
PNS pemkot juga telah mendapatkan tambahan penghasilan berdasar laporan kinerja mereka setiap bulannya. (deb/c25/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... YKRI Akan Bangun Kebun Raya Tanaman Obat
Redaktur & Reporter : Natalia