jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap puluhan juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Risma mengatakan, pihaknya sudah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima itu.
BACA JUGA: Tindaklanjuti Rekomendasi KPK Soal Bansos, Mensos Risma: Data Ganda Kami ‘Tidurkan’
Hal tersebut disampaikan eks Wali Kota Surabaya itu melaporkan perkembangan pemutakhiran data penerima bantuan dari Kementerian Sosial di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/4).
Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan, ada indikasi kuat secara sistemik penyalahgunaan wewenang bila data penerima Bansos yang ganda sebanyak 21 juta orang.
BACA JUGA: Lihat Ini, Pemudik Masih Berani Lewat Cirebon?
"Indikasi sistemik sangat kuat jika memang data penerima bansos yang ganda sampai 21 juta," kata Suparji kepada jpnn.com, Senin (3/5).
Menurutnya, tidak logis bilamana terjadi data ganda kalau disebabkan human eror. Pasalnya, kata dia, eror pada umumnya tidak masih jumlahnya.
"Jika itu dianggap by accident atau adanya eror dalam pencatatan atau human eror rasanya tidak logis," ujar Suparji.
Akademisi Univeritas Al-Azhar itu meminta komisi antirasuah menyelidiki dan menindaklanjuti temuan yang dilaporkan Politikus PDIP tersebut.
Tujuannya, lanjut dia, memeriksa pihak-pihak yang terlibat dengan pendataan penerima Bansos.
"KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan dimulai dari tahun adanya data ganda tersebut. Jika benar, sungguh tragis dana Bansos dikorupsi," tutur Suparji. (mcr3/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama