jpnn.com - JPNN.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Bahlil Lahadalia menyesalkan keterlambatan transfer dana alokasi khusus (DAK) ke kabupaten dan kota tahun anggaran 2016.
Akibatnya, pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Bu Sri Tolong Percepat Transfer Dana Daerah..
“Keterlambatan transfer sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik,” ujar Bahlil, Rabu (4/1).
Sebab itu, HIPMI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turun tangan mempercepat realisasi transfer dana daerah yang sudah menjadi hak daerah. “Kami minta Ibu Menkeu turun tangan selesaikan bottleneck-nya di mana. Pemda sudah banyak berhutang ke pengusaha daerah. Kalau kelamaan bisa mengganggu perekonomian lokal,” katanya.
BACA JUGA: YLKI: Dalih Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor tak Tepat
Bahlil menambahkan, berdasarkan laporan sejumlah bupati dari kader HIPMI, dan pengusaha-pengusaha HIPMI, kas daerah mengalami kekosongan. Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap oleh kontraktor lokal terancam tidak dibayar.
“Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi. Bisa di-blacklist dia nanti,” keluhnya.
BACA JUGA: Politikus PG Tolak Pajak Kendaraan Bermotor Naik 100%
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjualan Oke, BMW Siapkan 5 Model Baru
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam