jpnn.com, JAKARTA - Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengaku heran dengan membengkaknya jumlah pegawai non-PNS.
Titi mengaku mendapat informasi bahwa jumlah yang membengkak hingga 1,2 juta itu dilaporkan ke Presiden Jokowi sehingga memperlambat penyelesaian honorer K2.
BACA JUGA: Tidak Ditemui Kepala BKN, Honorer K2 Pimpinan Titi Purwaningsih Pilih Bertahan
"Kok bisa honorer K2 yang hanya 430 ribu membengkak jadi 1,2 juta. Kalau sampai jutaan itu artinya BKN lalai," kata Titi yang ditemui di Kantor BKN, Jakarta, Senin (14/10).
Dia menilai, BKN sebagai instansi yang mengawal data base honorer K2 mestinya teliti. Bukannya malah membiarkan hingga datanya membeludak.
BACA JUGA: Honorer K2 Butuh Kejelasan Status, Bukan Hanya soal Gaji
"Kan sudah ada larangan tidak boleh ada penerimaan honorer lagi sejak PP 48/2005 jo PP 43/2007. Mengapa masih terima honorer lagi sehingga akhirnya jadi membengkak begini," kata Titi.
Dia menyebutkan, banyak pemda yang merekrut hononer baru. BKN mestinya tidak mengakomodir data tersebut.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Tahu: Guru yang Pensiun Sangat Banyak
"Kalau banyak honorer yang direkrut di atas 2005 sebenarnya enggak usah diakomodir dalam data base. Jangan tiba-tiba diakumulasikan dengan honorer K2 dan dilaporkan kepada presiden jumlah kami jadi 1,2 juta," bebernya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad