jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah harus memprioritaskan rekrutmen guru sebagai pengganti yang pensiun, yang jumlahnya lumayan banyak.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim mengatakan, mengatasi persoalan kekurangan guru lebih mendesak, ketimbang anggaran yang ada dipakai untuk PPG (pendidikan profesi guru) Prajabatan.
BACA JUGA: Informasi Penting untuk Guru yang Belum Punya Sertifikat Pendidik
Program PPH harus betul-betul mandiri dan tidak boleh mendapatkan anggaran dari pemerintah. Mengingat kewajiban pemerintah soal guru belum ditunaikan hingga saat ini.
"Mengganti guru pensiun jauh lebih prioritas dibanding membiaya guru prajabatan," ujar Ramli dalam pesan elektroniknya, Selasa (8/10).
BACA JUGA: Ingat ya, Daftar CPNS 2019 Formasi Guru Harus Besertifikat Pendidik
Ramli membeberkan, tahun 2019 ada 62.759 pensiun, tahun 2020 ada 72.976 pensiun, tahun 2021 mencapai 69.757, 2022 ada 86.650 pensiun, tahun 2023 ada 83.841 dan tahun 2024 guru pensiun mencapai 78.420 guru.
Ini belum termasuk kekurangan guru yang hingga tahun ini tak ada tanda-tanda penyelesaian. Sehingga IGI berharap, pemerintah tak membuang anggaran untuk membiaya PPG dan mengabaikan kekurangan guru.
BACA JUGA: Bukan Hoaks: Ini Jadwal Pendaftaran CPNS 2019
"Tanpa dibiaya, kami yakin peminat PPG Prajabatan atau sertifikasi guru ini akan sangat besar, setinggi animo alumni SMA memasuki bangku kuliah di LPTK, sehingga memang diharapkan perlakukan PPG ini sama dengan Program Profesi Dokter, Kenotariatan, Advokat, Apoteker dan Insinyur," tegasnya.
PPG Prajabatan Mandiri Pada tahap awal pendaftaran dibuka bulan depan. Total ada 63 unit kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mendapatkan kuota PPG prajabatan mandiri. Total kuota yang disiapkan adalah 12.225 kursi. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad