jpnn.com, JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan kepala daerah mengenai beberapa pertimbangan untuk melihat kesiapan wilayah membuka PPKM Darurat.
Kepala daerah harus melihat perkembangan fluktuatif dalam tujuh hari terakhir terutama provinsi Jawa-Bali.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Sampaikan Angin Segar Mengenai Peluang Relaksasi PPKM
Perkembangan ini menjadi dasar penilaian kesiapan kepada kepala daerah untuk masuk ke tahap relaksasi dari kebijakan pengetatan.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut hal ini dilihat dari cakupan perkembangan penanganan kasus positif, kesembuhan, kematian, serta keterisian tempat tidur atau bed of ratio (BOR) harian.
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Beberkan Alasan Testing Belum Mencapai Target
Selain itu perlu diperhatikan jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko yang melaporkan kinerja.
"Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada peningkatan kasus yang signifikan," kata Wiku di Graha BNPB, Kamis (22/7).
BACA JUGA: Satgas Covid-19: Pelonggaran PPKM Darurat Perlu Komitmen Penuh dari Masyarakat
Wiku memaparkan perkembangan kasus positif pada tujuh provinsi dalam tujuh hari terakhir (15-21 Juli 2021), yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Pada perkembangan kasus positif, tren penurunan pada hampir seluruh provinsi. Kecuali Bali yang kasus positifnya masih meningkat hingga tiga hari terakhir ini.
Sejalan dengan itu, perkembangan kesembuhan pada lima dari tujuh provinsi trennya meningkat. Kecuali, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Keduanya menunjukkan tren penurunan.
Di samping itu, tren angka kematian perlu diperbaiki. Sebab, hampir seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan kecuali DKI Jakarta.
Khusus DKI Jakarta, pada 21 Juli 2021 menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 268 kematian per hari menjadi 95 kematian per hari.
Sementara untuk perkembangan BOR harian, hampir seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan kecuali Bali yang masih meningkat dalam tujuh hari terakhir. Untuk Bali, selain BOR kasus positif juga perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki.
Lalu, kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko menjadi modal penting daerah dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap.
Saat ini, kepatuhan memakai masker di tingkat desa/kelurahan sudah cukup baik dibuktikan persentasenya di bawah 30 persen pada tujuh provinsi tersebut.
Namun, kendala terjadi pada kepatuhan menjaga jarak di banyak desa/kelurahan pada tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah.
Dari tiga provinsi ini, lebih dari 30 persen desa/kelurahan tidak patuh.
Selain itu, cakupan laporan kinerja posko menunjukkan sebagian besar provinsi dengan persentase kurang dari 50 persen melaporkan kinerja.
Terdapat di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Sebaliknya, apresiasi diberikan pada DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali dengan pelaporan kinerja poskonya lebih dari 50 persen di daerahnya masing-masing.
Dari paparan tersebut, Wiku meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki indikator penanganan sebelum dilakukannya relaksasi.
Kepada Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa/kelurahan di wilayah untuk patuh menjaga jarak.
Adapun Pemda Jawa Tengah dan Banten, diminta untuk menurunkan angka kematian, lalu mendorong desa/kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko yang sudah terbentuk.
Kepada Pemda Jateng dan Jatim untuk menurunkan angka kematian serta meningkatkan pelaporan kinerja posko-posko yang sudah terbentuk.
Lalu, kepada Pemerintah DI Yogyakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Serta Pemerintah Bali untuk menurunkan angka kasus positif, kematian dan BOR isolasi.
"Adapun angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian dengan cara agar sedini mungkin pasien Covid-19 ditangani dan meningkatkan pelayanan rumah sakit," lanjut Wiku.
Penelusuran kontak juga penting dilakukan agar kasus cepat terdeteksi dan mendapatkan penanganan.
Penurunan kasus positif, BOR serta kepatuhan desa/kelurahan dapat diupayakan dengan meningkatkan pengawasan dan menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan di tingkat desa/kelurahan.
"Dengan upaya pencegahan maka penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan dan kasus dapat ditekan," tambahnya.
Terakhir, pada pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan di tiap desa dan kelurahan. Dan fungsi-fungsinya harus dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat.
Pelaporan kinerja posko juga penting untuk melihat apakah pengendalian Covid-19 tingkat RT dan RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh diperbaiki.
"Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah yaitu pemda dan lapisan masyarakat. Untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya," pungkas Wiku. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga