jpnn.com, JAKARTA BARAT - Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai pengalihan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah untuk mewujudkan azas keadilan.
Pemerintah saat ini, kata dia, sedang mengkoreksi kebijakan lama yang kurang tepat. Budi menyebut pemerintah pun telah menyiapkan bantalan bagi masyarakat terdampak.
BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Ada BLT yang Cair Minggu Ini, BBM Segera Naik?
"Penyesuaian harga atau pengalihan subsidi BBM untuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan rumah tangga masyarakat kelas bawah," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/8).
Pada dasarnya, kata Budi, kebijakan pengalihan subsidi BBM merupakan momentum mengakselerasi transisi energi yang berkelanjutan, efesiensi di kementerian/ lembaga, pemda, BUMN, dan BUMD.
BACA JUGA: Stafsus Menkeu Buka-bukaan Soal Angka Subsidi BBM, Simak Baik-Baik
"Serta pembenahan data rujukan untuk cegah meluasnya kemiskinan ekstrem melalui bansos yang tepat sasaran," ujar Budi.
Di sisi lain, purnawirawan bintang empat Polri itu menyebutkan berdasarkan data analisis intelijen ekonomi situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara.
BACA JUGA: Anthony Budiawan: Dana Kompensasi BBM Seperti Siluman, Angkanya Sesuka Mereka
"Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif”, ujar Budi.
Budi juga meyakini kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat secara mayoritas sehingga situasi keamanan dapat terkendali. Adapun penolakan dinilai sebagai hal yang wajar dan merupakan bentuk demokrasi.
"Pemerintah bersama masyarakat siap mengakselerasi proses transisi energi sehingga kedepan Indonesia dapat memiliki energi yang mandiri dan berkelanjutan," tegas Budi Gunawan. (mcr10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul