jpnn.com, JAKARTA - Presidium Kamerad Haris Pratama menilai, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memiliki komitmen kuat memberantas praktik korupsi di kementerian yang dipimpinnya.
Menurut Haris, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kemenhub dijadikan beberapa pihak untuk menyerang Budi Karya.
BACA JUGA: Menteri Yang Benar Itu Minta Maaf Saat Anak Buahnya Salah
"Padahal OTT, itu tidak ada kaitannya dengan pribadi menterinya. Justru dia begitu concern untuk membersihkan Kemenhub dari oknum-oknum rakus dan tamak," kata Haris, Senin (28/8).
Keyakinan yang sama juga diutarakan Sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi Repdem Suwanto Sugito.
BACA JUGA: Budi Karya Dorong Percepatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api
Dia menilai Budi Karya sudah mampu menjalankan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Budi Karya berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kementeriannya.
BACA JUGA: DPR Minta Jokowi Tambah Penerima Kartu Indonesia Sehat
Selain itu, dia menilai kinerja Budi Karya di Kementerian Perhubungan sangat positif.
Menurut Suwanto, banyak perubahan signifikan di tubuh Kemenhub sejak Budi Karya menjadi menteri.
"Kinerja luar biasa ini layak mendapat apresiasi. Persoalan ada anak buahnya yang korupsi kan sudah diakui yang kena OTT (operasi tangkap tangan), tidak terkait dengan pribadi Menhub," ujarnya.
Dia menilai Budi begitu keras memberantas korupsi yang selama ini jarang terungkap di Kemenhub.
Dia juga memuji sikap kesatria Budi Karya yang meminta maaf saat ada anak buahnya yang terkena OTT.
"Apalagi, dia sudah buat komitmen setiap pekerjaan menggandeng KPK," tutur Suwanto.
Sementara itu, Budi Karya juga terus bertekad melakukan tindakan tegas terhadap pegawai Kementerian Perhubungan yang ikut terlibat dalam OTT di mana pun.
Sebab, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.
"Kejadian ini merupakan suatu praktik di mana competitiveness dari perekonomian kita menjadi lemah. Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kami dapat meng-improve diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Karena itu, kami support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas," jelasnya.
Budi Karya berjanji melakukan kajian ulang terhadap proyek-proyek yang saat ini tengah dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
"Kejadian ini akan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan," katanya.
Budi juga mengapresiasi tindakan banyak pihak. Di antaranya, Bareskrim Polri terhadap operasi tangkap tangan di Pelabuhan Palaran.
Dia meminta pihak berwajib tidak segan-segan menindak segala bentuk pungutan liar.
Budi sendiri tidak pernah mengintervensi kasus yang menjerat anak buahnya.
Bahkan, dalam beberapa proyek yang digarap Kemenhub, Budi juga secara berani menggandeng KPK.
"Ke depannya kami akan susun aturan baru kepabeanan yang lebih mudah, murah dan diharapkan dapat merangsang iklim investasi yang lebih baik," ujar dia. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhub: Kalau Pelindo II Tidak Jalan, Kita Sendiri yang Mengelola
Redaktur & Reporter : Ragil