jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi mengunjungi Pameran Electric & Power Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9). Pameran berkolaborasi dengan Conference Federation Engineering Organization atau CAFEO.
Presiden Jokowi berkenan mengunjungi booth PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff) yang memperkenalkan teknologi Jaringan Aman Mandiri (JAM) hasil inovasi anak bangsa.
BACA JUGA: Inovasi Baru dari 396 Startup Teknologi Akan Hadir di Pameran I3E 2019
Kehadiran Presiden Jokowi didampingi Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menristekdikti Mohamad Nasir.
Selain itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Seskab Pramono Anung. Mereka menyaksikan kecanggihan teknologi telekomunikasi JAM yang dirancang khusus untuk telekomunikasi para penyelenggara negara.
BACA JUGA: Habibie Meninggal Dunia, Dirjen Inovasi: Indonesia Kehilangan Bapak Teknologi
Budi Permana, Presiden Direktur PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff), menjelaskan kepada presiden mengenai teknologi JAM yang dikembangkan untuk keperluan telekomunikasi khusus aman dan anti sadap.
Dengan menggunakan jaringan telekomunikasi khusus, tingkat keamanan komunikasi antar penyelenggara negara bisa dijamin. Sebab, teknologinya baik hardware maupun software dan brainware dikembangkan sendiri oleh industri dalam negeri. Jokowi sendiri terlihat serius, menyimak penjelasan mengenai seluk beluk teknologi JAM.
Jokowi sempat menanyakan apakah teknologi JAM ini sudah digunakan. Menjawab pertanyaan tersebut Budi Permana mengatakan, JAM sudah digunakan.
"Teknologi JAM saat ini diimplementasikan dalam kendaraan tempur TNI AD, di antaranya di Panser Anoa dan Tank Leopard. JAM yang digunakan militer diintegrasikan dalam sistem manajemen tempur atau Battlefield Management System (BMS) yang juga merupakan produk dalam negeri buatan PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff)," beber Budi.
BMS memiliki fitur antara lain menghindari salah sasaran (friendly fire) dan mengetahui secara tepat posisi ranpur di lapangan. Dengan menggunakan telekomunikasi khusus (dalam hal ini mengaplikasikan JAM), setiap perintah dari pusat komando tempur dengan satuan tempur yang dilapangan akan terintegrasi dan tidak bisa disadap.
Marsma TNI Dr. Sigit Priyono, GSC, S. IP, M.Sc - Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam -, yang kebetulan juga berada di lokasi menjelaskan Indonesia saat ini sangat membutuhkan kehadiran jaringan telekomunikasi khusus yang berbeda dengan jaringan publik.
Jaringan khusus ini akan menjadi efektif dan efisien jika tidak hanya digunakan TNI tapi juga oleh seluruh unsur pemerintahan dalam melayani rakyat dan menjalankan sistem administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 95 tahun 2018.
"Seperti halnya kasus Papua, kalau sudah memiliki jaringan telekomunikasi khusus, jika terjadi black out terhadap layanan internet, maka telekomunikasi dan jaringan pemerintah tetap berjalan," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad