jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyak pejabat tidak jujur dalam mencatatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengenai postur harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo.
BACA JUGA: KPK Bakal Cecar Rafael Trisambodo terkait Aset dan Harta Kekayaan
"Dari beberapa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, kami menemukan ada penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN yang tidak menyampaikan keseluruhan harta yang dimilikinya," kata , Senin (27/2).
Ipi mengajak masyarakat untuk terus mendorong pejabat negara melaporkan LHKPN secara jujur.
BACA JUGA: KPK Panggil Pejabat Pajak Rafael Trisambodo, Ini Harinya
Menurutnya, pencatatan LHKPN merupakan salah satu alat untuk mencegah praktik korupsi.
"Ada fitur yang disediakan dalam situs e-lhkpn di mana masyarakat bisa menyampaikan, misalnya jika mendapati ada daftar harta yang mungkin belum dimasukkan atau ada ketidakseuaian harta yang dilaporkan oleh penyelenggara negara, maka ada ruang untuk peran serta masyarakat di sana," kata Ipi.
BACA JUGA: Mahfud MD Minta LHKPN Rafael Alun Trisambodo Diselidiki
Seperti diketahui, masyarakat banyak melayangkan kekecewaan kepada pejabat dan pegawai Ditjen Pajak akibat praktik memamerkan gaya hidup mewah.
Masyarakat merasa kecewa mengapa harus membayar pajak, sedangkan oknum pejabat di salah satu direktorat di Kementerian Keuangan itu hidup hedonis dan tidak taat membayar kewajibannya.
Hal itu terlihat dari kelakuan Kepala Biro Umum di Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan sebesar Rp 56,1 miliar.
Masyarakat merasa pajak yang dibayarkan malah hanya dinikmati oknum pejabat DJP, seperti Rafael Alun dan keluarganya sehingga bisa pamer harta Jeep Rubicon dan motor gede (moge) mewah Harley Davidson. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rafael Alun Trisambodo Ayah Dandy Mengundurkan Diri sebagai ASN Ditjen Pajak
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga