jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah tengah mengupayakan solusi jangka panjang untuk mencegah terjadinya penculikan di perairan Sabah, Malaysia.
Mahfud menyadari, bukan sekali saja WNI diculik ketika berlayar di perairan Sabah.
BACA JUGA: 5 WNI Diculik Abu Sayyaf Lagi, DPR Minta Penjagaan di Perbatasan Diperketat
"Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan kontak-kontak itu dengan Filipina dan Malaysia, tetapi kami sebenarnya sedang berpikir penyelesaian yang jangka panjang, bukan kasus per kasus begitu," kata Mahfud ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).
Dalam catatan, peristiwa penculikan WNI di perairan Sabah pernah terjadi pada 23 September 2019. Kala itu, tiga WNI diculik oleh kelompok Abu Sayyaf.
BACA JUGA: Kemenlu Benarkan Lima WNI Diculik di Perairan Sabah
Setelah berbulan-bulan, pemerintah Indonesia dibantu dengan militer Filipina sukses membebaskan tiga WNI yang diculik itu yakni Maharudin Lunani, Samiun Maneu, dan Muhammad Farhan.
Namun, belum lepas ingatan penculikan kepada tiga WNI, kini lima WNI kembali hilang di perairan Sabah, pada 16 Januari 2020. Kemenlu mengonfirmasi hilangnya lima WNI karena penculikan.
BACA JUGA: Mahfud MD: Coba di Bagian Mana yang Dirugikan? Sampaikan ke Saya
Mantan Ketua MK ini mengatakan, pemerintah Indonesia membuka kemungkinan melakukan operasi bersama demi mencegah kejadian penculikan. Nantinya operasi bersama digelar antara tiga negara Indonesia, Filipina, dan Malaysia.
"Mungkin ada operasi bersama, mungkin patroli bersama, ada penyergapan bersama bisa macam-macam itu," ungkap Mahfud.
Sebelumnya Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta mengaku tengah mempelajari secara mendetail persoalan WNI yang beberapa kali diculik di perairan Sabah, Malaysia.
Indikasi awal, kata Sukamta, Malaysia memang tidak serius melakukan patroli di perairan Sabah. Hal itulah yang menyebabkan WNI diculik di perairan Sabah.
Di sisi lain, militer Malaysia bersama Indonesia dengan Filipina, memiliki kesepakatan untuk menjaga perairan yang dinilai rawan penculikan.
"Di wilayah rawan itu memang punya kesepakatan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk tentaranya melakukan patroli bersama. Nah, ternyata ada indikasi Malaysia ini, tentaranya belum melakukan patroli memadai di situ," ucap Sukamta kepada awak media, Selasa (21/1).
Politikus PKS itu melanjutkan, para penculik memanfaatkan celah longgarnya patroli Malaysia itu. Setelah menculik WNI, pelaku membawa ke wilayah Filipina.
Hal itu seperti kejadian penculikan lima WNI di perairan Sabah pada 16 Januari 2019. Pelaku menculik WNI di perairan Sabah untuk kemudian dibawa ke Filipina.
"Penculikan kali ini berada di wilayah yang mestinya menjadi teritori Malaysia untuk patroli terus dibawa ke Filipina. Ini sebanarnya perlu penanganan komprehensif," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan