jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mendukung program Kementerian Sosial (Kemensos) yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga miskin sehingga menjadi keluarga mandiri dan berdaya.
Sejauh ini, kata Bukhori, Kemensos telah menyalurkan sejumlah program jaminan perlindungan sosial dengan sasaran masyarakat prasejahtera, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
BACA JUGA: Kemensos Serahkan Bantuan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal di Kabupaten Kuningan
Secara filosofis, Bukhori menilai program pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH potensial melalui bimbingan teknis oleh Kemensos tidak bisa dianggap sebagai wujud pemberian bantuan teknis semata bagi keluarga miskin.
Namun, lanjut dia, tersimpan sebuah tujuan mulia yakni mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin melalui peningkatan kapasitas.
BACA JUGA: Kemensos Upayakan Pengurangan Dampak Buruk Bagi Korban Penyalahgunaan Napza
“Dalam konsep zakat, bantuan yang diberikan kepada orang miskin melalui dana zakat sesungguhnya bukan untuk memelihara mereka. Namun, untuk memberdayakan mereka sehingga bisa menjadi orang yang berdaya di kemudian hari dan bisa memberi pertolongan kepada orang miskin yang lain," kata Bukhori dalam keterangannya, Kamis (5/11).
Bukhori mengungkapkan itu dalam sambutannya di acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas KPM PKH Potensial dan Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas SDM PKH Tahun 2020 di Kota Semarang, Rabu (4/11).
BACA JUGA: Kemensos Masifkan Publikasi Peringatan Hari Pahlawan 2020 Lewat Media Online
Menurut Bukhori, nilai keberlanjutan manfaat inilah yang semestinya menjadi tujuan strategis dari sejumlah program bansos oleh pemerintah. "Maka perlu diakui, saya melihat nilai tersebut dalam program bimtek bagi KPM potensial oleh Kemensos pada kesempatan ini," jelasnya.
Selain mengapresiasi kepada pihak Kemensos sekaligus dukungan moril bagi peserta pelatihan, politikus PKS ini juga memberikan sejumlah bantuan produktif untuk usaha kepada KPM PKH potensial supaya mampu menjadi KPM Graduasi. Acara bimtek tersebut dihadiri oleh 40 KPM potensial yang memiliki berbagai jenis usaha dan terdapat 11 jenis usaha andalan mereka.
Untuk diketahui, KPM PKH Graduasi adalah KPM PKH yang sudah tidak lagi menerima bantuan dari Kemensos karena berhasil mandiri dan berdaya secara status sosial dan ekonomi.
Selain itu, Anggota Baleg Fraksi PKS ini juga menyoroti isu kesejahteraan bagi SDM PKH yang dinilai timpang bila dibandingkan dengan jumlah KPM PKH yang semakin bertambah. Pasalnya, keberhasilan para KPM PKH dalam mencapai peningkatan kualitas hidupnya tidak lepas dari peran dan sumbangsih para pendamping program PKH.
“Jumlah KPM saat ini berkisar di angka 10 juta dan terus meningkat. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah SDM PKH relatif tetap. Artinya, beban yang makin bertambah tidak dibarengi oleh kompensasi yang sepadan,” imbuhnya.
Berangkat dari hal tersebut, legislator Dapil I Jateng ini berkomitmen memperjuangkan peningkatan anggaran untuk kesejahteraan SDM PKH di parlemen. Dukungan tersebut disampaikan legislator PKS ini sebagai wujud keberpihakannya dalam memastikan program perlindungan sosial oleh pemerintah bisa diterima dengan baik dan tepat sasaran kepada penerima manfaat.
“Peran pendamping PKH sangat krusial untuk memastikan bantuan dari pemerintah bisa sampai kepada yang berhak," katanya.
Menurutnya, mereka adalah ujung tombak program karena paling tahu wilayah dan siapa saja pihak yang membutuhkan. Sehingga bisa dikatakan, kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan salah satunya ditentukan dari performa dari para pendamping ini. "Sebab itu, perlu ada kompensasi yang memadai dalam rangka menunjang operasional mereka membantu masyarakat,” sambungnya. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy