jpnn.com, BALIKPAPAN - Kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dicoret dari daftar calon lokasi pemindahan ibu kota negara.
Padahal, sebelumnya kawasan yang memiliki luas wilayah 61.850 hektare ini menjadi opsi terkuat untuk lokasi pemerintahan menggantikan Jakarta.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Usulkan Pemindahan Ibu Kota Bergilir
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi membenarkan adanya pencoretan tersebut. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan itu mengatakan kawasan Bukit Soeharto sudah dicoret dari opsi.
Ia pun mengaku kecewa. Sebab ekonomi Balikpapan sebagai daerah penopang akan tumbuh pesat jika Bukit Soeharto dipilih Presiden sebagai ibu kota negara.
BACA JUGA: Rencana Pemindahan Ibu Kota, 5 Tahun Paling Berkutat pada Kajian
"Kalau di Bukit Soeharto, pertumbuhan ekonomi di Kaltim khususnya Kota Balikpapan pasti akan mengalami lompatan tinggi. Karena pembangunan jalan bebas hambatan Balikpapan-Samarinda, jalan layang serta pelabuhan akan menjadi prioritas," kata Rizal.
Namun, Ketua Nasdem Balikpapan itu tetap menghargai apa yang menjadi keputasan Presiden Jokowi. Ia menyebut pemilihan lokasi ibu kota adalah hak dari presiden. "Itu kan haknya Presiden untuk melihat lokasi mana yang layak. Kita di daerah hanya mengajukan saja, bukan yang menentukan," ujarnya.
BACA JUGA: Sosiolog: Pemindahan Ibu Kota Akan Berdampak Pada Pemerataan Pembangunan
BACA JUGA: Pernyataan Ali Mochtar Ngabalin Kasus Kerusuhan di Manokwari
Hanya saja, Rizal tetap berharap agar Kaltim masih menjadi ibu kota negara pilihan Presiden. Artinya, jika tidak di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi opsi menarik. "Kalau Bukit Soeharto dicoret mau bagaimana lagi, tapi kan masih ada peluang di PPU," ungkapnya.
Menurut Rizal, jika Kabupaten PPU dipilih tentu saja Balikpapan masih akan menjadi daerah penopang. Mengingat Balikpapan sebagai pintu masuk sudah sangat siap dengan keberadaan pelabuhan dan bandara bertaraf Internasional.
"Kalau masih di Kaltim, Balikpapan tentu jadi daerah penopang karena pintu masuk. Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan PPU dan Balikpapan juga akan dikebut penyelesaiannya," ucapnya.
Saat ini, lanjut Rizal, pihaknya hanya menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat mengenai daerah mana yang akan dipilih oleh Presiden. "Tunggu saja. Kita juga tidak mengetahui sejauh mana progresnya, karena memang tidak terlibat dalam perumusan pemindahan ibu kota," tandasnya. (pro/one/prokal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Papua Barat Dukung Rencana Presiden Jokowi
Redaktur & Reporter : Soetomo