jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan setuju dengan wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari provinsi DKI Jakarta. Terlebih semangat dasar pemindahan itu untuk pemerataan pembangunan.
Bahkan, Zulkifli pengin pemindahan ibu kota negara Indonesia bisa dilakukan bergilir. Dengan begitu, jangkauan pemerataan pembangunan di Indonesia lebih luas.
BACA JUGA: Ketua MPR Akui Perlu Proses Panjang untuk Mengaktifkan Kembali GBHN
"Kan, pak presiden bilang, biar setara, ada kesetaraan. Misalnya besok Kalimantan, mungkin sepuluh tahun lagi di Sumatra. Nanti bisa Jawa Timur. Nanti bisa Sulawesi Selatan. Itu kan boleh saja," ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Minggu (18/8).
Menurut Zulhas, pemindahan ibu kota negara dengan bergilir bukan mustahil dilakukan. Ketua Umum PAN itu pun menyinggung negara Brasil yang beberapa kali memindahkan ibu kota.
BACA JUGA: Pidato di Acara Peringatan Hari Konstitusi, Ketua MPR Singgung Pentingnya GBHN
"Saya kira pemindahan ibu kota itu, menurut saya Brasil itu sering pindah ibu kota tuh. Coba cek, kalau enggak salah Brasil sudah empat kali pindah ibu kota. Jadi, ya, biasa saja lah," ucap dia.
BACA JUGA: Rencana Pemindahan Ibu Kota, 5 Tahun Paling Berkutat pada Kajian
BACA JUGA: Ketua MPR Sebut Alasan Perlunya Amendemen UUD 1945
Namun, Zulhas memberi catatan atas wacana pemindahan ibu kota ini. Satu di antaranya terkait anggaran. Kemudian pemerintah harus melakukan kajian mendalam sebelum memindahkan ibu kota.
"Oleh karena itu, saya mengatakan perlu kajian khusus, apakah kalau swasta itu bagaimana. Swasta membangun ibu kota bagaimana. Itu saya belum jelas betul," pungkas dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rencana Pemindahan Ibu Kota, 5 Tahun Paling Berkutat pada Kajian
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan