MANADO - Peristiwa kecelakaan laut yang menimpa rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dinilai Ketua Komisi V DPR RI, Yasti Supredjo, sebagai bukti buruknya kualitas layanan dan sistem transportasi laut di wilayah Sulawesi UtaraSaat dihubungi via telepon, kemarin, Yasti mengatakan, sebenarnya pemerintah pusat dan daerah, sudah punya keinginan bersama untuk menata semua angkutan transportasi laut, termasuk pelabuhan penyeberangan
BACA JUGA: Ke Bunaken Tanpa Sepengetahuan Administrasi Pelabuhan
Bahkan, untuk Sulawesi Utara (Sulut) sudah ada sebuah kapal penyeberangan yang memadai dari faktor keamanan
BACA JUGA: Kunker Komisi III Berakhir Petaka
Pelabuhan penyeberangannya pun sangat mendukung,"ujarnya seperti dikutip Manado Post (grup JPNN).Namun, kejadian yang menimpa beberapa teman sejawatnya di DPR RI, di perairan Manado-Bunaken, tentu menjadi bahan pembelajaran tersendiri bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, agar memberikan perhatian serius terhadap perahu kapal tradisional yang sering digunakan sebagai kapal penyeberangan dari Manado ke pulau Bunaken
Ia menambahkan, tentunya mulai saat ini tidak ada lagi perbedaan antara kapal milik pemerintah dan kapal tradisional, bila acuannya adalah keamanan dan keselamatan
BACA JUGA: Desak SBY Pimpin Langsung Satgas
Politisi PAN ini menegaskan, kapal rakyat (tradisional) juga harus diperhatikan standar keamanan dan keselamatannya"Mungkin kalau orang Sulut sudah biasa, tetapi tamu tidak terbiasa dengan kondisi laut," terangnya.Pihak Adpel, lanjut Yasti, juga harus terlibatPaling tidak setiap harinya memberikan informasi cuaca kepada nahkoda perahu kapal tradisionalSelain itu Adpel harus tegas dan berani untuk tidak mengizinkan pelayaran bila cuaca buruk
Meski demikian Yasti tetap mengakui jika penyebab utama dari kecelakaan selama ini masih sering diperdebatkan"Yang pasti, sebagian besar kecelakaan terjadi karena rendahnya kepedulian aspek keselamatan dan keamanan terhadap awak kapal," ulasnya.
Ditambahkannya, ke depan pemerintah harus bisa memfokuskan perhatiannya terhadap transportasi lautPaling tidak, persoalan utama seperti harus ada instansi pemerintah yang khusus bersedia memegang tanggungjawab keselamatan dan keamanan, kemudian kualitas sumberdaya manusia dan ketiga implementasi dan penegakan peraturan yang tidak jelas"Sehingga bila terjadi kecelakaan, tidak ada lagi saling melempar kesalahan," tegasnya(fir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Terbanyak Diadukan ke Satgas
Redaktur : Tim Redaksi