jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Misalnya, jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, atau bandara.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas.
BACA JUGA: Mendikbud Janjikan GGD Terbaik Belajar ke Jepang
Salah satunya diwujudkan dengan pengiriman guru garis depan (GGD). Program GGD itu adalah paket rekrutmen dan penempatan CPNS guru yang dipusatkan di Kemendikbud.
Guru peserta GGD ditempatkan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
BACA JUGA: 6.296 Guru Garis Depan jadi CPNS, Honorer K2 Kecewa Berat
Program GGD merupakan pengembangan program sarjana mengajar di daerah 3T (SM-3T) saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat itu pengiriman guru ke daerah 3T berdurasi setahun sekali alias tidak permanen.
BACA JUGA: Belum Diputuskan, Guru Garis Depan 2018 jadi PNS atau P3K
Sementara itu, pada program GGD, guru ditempatkan secara permanen dan diikat statusnya sebagai PNS.
Untuk ikut program GGD, seorang guru setidaknya harus 10 tahun mengabdi di daerah 3T. Tidak boleh minta mutasi ke kota atau daerah asal sebelum masa tersebut berakhir.
GGD angkatan pertama (2015) tercatat berjumlah 798 guru. Pelepasannya dilakukan secara resmi oleh Jokowi dan Mendikbud (saat itu) Anies Baswedan.
Ternyata respons publik terhadap program GGD sangat luar biasa. Sampai akhirnya kuota GGD angkatan kedua yang dilepas Agustus 2017 berjumlah 6.296 orang guru.
Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman mengatakan, GGD adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah 3T.
”Dalam mewujudkan Nawacita presiden terkait membangun Indonesia dari pinggiran,” kata dia.
GGD diharapkan tidak hanya jadi guru biasa. Tapi, dengan semangat generasi muda, juga diharapkan sebagai agen perubahan di tempat tugas masing-masing.
Bahwa jumlah GGD angkatan kedua jauh lebih banyak, itu menunjukkan program tersebut berhasil memenuhi ekspektasi. Semakin banyak daerah yang meminta GGD.
Nurzaman mengapresiasi Kementerian PAN-RB yang bersedia memberikan kuota CPNS mencapai 6.296 orang.
Salah seorang peserta GGD angkatan kedua adalah Tunardi. Dia bertugas di SMPN 2 Muara Pawan, Desa Tempurukan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalbar.
Tunardi adalah alumnus Universitas Mulawarman dan bertugas sebagai guru bahasa Inggris. ”Sekolah saya tidak 3T amat. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten sekitar 23 km,” katanya.
Dia berharap progran GGD dijadikan sistem baku perekrutan guru CPNS di Indonesia. Sebab, sudah ada jaminan bahwa guru yang diangkat telah lulus pendidikan profesi guru (PPG). Dengan demikian, secara otomatis seluruh guru GGD bisa menerima tunjangan profesi guru (TPG).
Tunardi berharap tahun depan dirinya resmi jadi PNS Pemkab Ketapang. Dengan begitu, dia bisa menerima hak gaji dan tunjangan dalam keadaan utuh.
Saat dihubungi kemarin (7/10), Tunardi mengaku belum resmi mengajar. Sebab, kemarin dia baru menyampaikan surat tugas kepada kepala SMPN 2 Muara Pawan.
Dia mengatakan, di sekolahnya ada 107 siswa. Kemudian, guru honorernya juga ada beberapa orang.
”Setelah saya masuk, guru bahasa Inggris ada dua orang. Mengajar seluruh rombel yang berjumlah enam rombel,” tuturnya. (wan/c10/ang)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kisah Guru Garis Depan, Berharap dapat Jodoh agar Betah
Redaktur & Reporter : Soetomo