Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 Bisa Dijadikan Acuan Kebijakan Pemda

jpnn.com, JAKARTA - Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah sebagai bahan acuan menyusun kebijakan.

Hal ini disampaikan Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan.

BACA JUGA: Usut Korupsi Tanah di Munjul, KPK Garap Edi Sumantri & Pejabat BUMD DKI Jakarta

"Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 didapatkan bahwa rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan di daerah baru mencapai 28,85 persen dan secara administrasi baru mencapai 22,63 persen, sehingga masih harus ditingkatkan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurutnya hal tersebut bisa dilakukan apabila Pemda memiliki BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat dan Mandiri.

BACA JUGA: Pak Bupati Terbitkan SE Penggunaan Medsos, PNS dan Pegawai BUMD Hati Hati!

Selain itu, DIana mengatakan sarana dan prasarana air minum membantu masyarakat menjaga perilaku hidup bersih yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

"Hal tersebut dapat terwujud, apabila pemda menyediakan sarana dan prasarana air minum yang mudah dijangkau masyarakat," ujar Diana.

BACA JUGA: Edy Rahmayadi Berniat Menjual Salah Satu BUMD Sumut

Selain itu, Direktur Air Minum Anang Mukhlis mengatakan ada 388 BUMD yang dinilai kinerjanya oleh Direktorat Air Minum pada tahun 2021.

Terdapat 225 BUMD Air Minum (58 persen) yang berkinerja Sehat, 104 BUMD Air Minum (27 persen) berkinerja kurang sehat dan 59 BUMD Air Minum (15 persen) berkinerja Sakit.

"Penyebab kinerja BUMD Air Minum kurang sehat dan sakit antara lain rata-rata tarif belum memenuhi tarif FCR (full cost recovery), pelanggan di bawah 20.000 sambungan rumah (SR) dan tingkat kehilangan air masih tinggi sekitar 33,24 persen" ujar Anang.

Ia berharap pemda dapat memberikan dukungan kepada BUMD Air Minum kurang sehat dan sakit berupa persetujuan untuk menerapkan tarif FCR. (mcr18/jpnn)