jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa impor beras sudah berlangsung lama, bukan kebijakan yang mendadak dilakukan.
“Sesungguhnya hampir tiap tahun kita (Indonesia, red) impor beras. Mempersiapkan logistik pangan, apalagi diramalkan akan terjadi La Nina di tahun 2021 oleh BMKG. Selanjutnya harus bersiap jika Covid-19 ini memburuk atau ada varian virus baru yang mungkin bisa muncul serta mengantisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin menahan distribusi beras di pasaran. Ini perlu menjadi perhatian, karena kita tidak hanya berpihak pada petani, tetapi juga kepada rakyat,” kata Gde Sumarjaya lewat keterangannya.
BACA JUGA: Soal Impor Beras, Petani Terpuruk, Perpadi Usul Begini
Politikus Partai Golkar ini mengingatkan semua pihak untuk melihat persoalan dengan utuh. Rencana impor beras dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.
“Kapan tepatnya kita akan mengimpor, nanti disesuaikan. Dengan kondisi dan keadaan, baik logistik beras untuk bansos, untuk kepentingan pasokan cadangan atau kebutuhan komersial. Jika harga beras menjadi tinggi, kasihan rakyat. Kalau kerendahan juga kasian petani. Jangan sampai persediaan kosong,” ujar pria yang akrab disapa Demer.
BACA JUGA: Kisah Jenderal Gondrong Pemberantas Narkoba, Jadi Jukir, Debt Collector, Hampir Kehilangan Nyawa
Menurut dia, antara kepentingan petani dan masyarakat harus diseimbangkan. Apalagi untuk kepentingan kestabilan harga pangan di pasaran. Diharapkan kebijakan ini tidak merugikan petani dan penduduk.
Untuk menjaga kestabilan harga pangan, Demer menyinggung Bulog sebagai pelaksana impor beras yang dianggap bertanggung jawab terhadap masalah ketahanan pangan yang kini kritis.
BACA JUGA: Waspada, Jangan Sampai Senasib dengan Warga Ciputat Ini
“Stok Bulog sekarang katanya ada 800 ribu ton beras, yang 300 rusak. Ini berbahaya bagi ketahanan pangan. Bisa jadi nanti kalau ada bencana atau Covid-19 makin berat, ini menjadi langka," katanya.
Bulog seharusnya mengerti tugas menyeimbangkan antara harga petani jangan sampai terlalu rendah. Memastikan ada beras sepanjang tahun walau kondisi bencana atau kondisi pandemi yang memburuk.
"Sementara untuk masyarakat yang membeli dan mengonsumsi beras diupayakan juga tidak menikmati harga yang terlalu tinggi,” kata Demer.
Perwakilan dari Dapil Bali ini menekankan bahwa Bulog memiliki tanggung jawab penuh jika sampai terjadi kelangkaan pangan.
Menurut Demer, ini merupakan persoalan serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak, karena peran Bulog sebagai lembaga eksekutor impor beras.
“Jika Bulog tidak mampu melakukan tupoksinya dan tak memiliki perencanaan yang matang, seperti gagal menyerap aspirasi petani, menstabilkan dan menyeimbangkan harga, bubarkan saja lembaga Bulog ini, bentuk badan pangan saja untuk mengawasi,” kata Demer. (rhs/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti