jpnn.com - TANJUNG SELOR – Defisit daya listrik yang selama ini dijadikan alasan PLN Rayon Tanjung Selor memadamkan listrik secara bergiliran dengan durasi 6 hingga 8 jam per hari, sejatinya bisa teratasi sejak dua atau setahun lalu.
Menurut Bupati Bulungan Budiman Arifin, daerahnya yang memiliki jumlah penduduk 134.743 jiwa dari 122.231 jiwa data Desember 2012 lalu hanya membutuhkan 10 Mega Watt (MW).
BACA JUGA: Dorong Kemenhub Segera Kelola Bandara Haluoleo
“Untuk saat ini, Bulungan itu sebenarnya hanya butuh 10 MW, tidak lebih. Kecuali untuk beberapa tahun ke epan pastilah 10 MW itu tidak cukup,” kata Budiman Arifin kepada Radar Tarakan (Grup JPNN.com) kemarin.
Artinya, lanjut dia, jika saja dua atau setahun lalu PLN Rayon Tanjung Selor itu sudah melakukan penambahan daya listrik atau mesin pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 1,4 MW, dipastikan tak ada pemadaman seperti yang dilakukan sebulan terakhir ini. Terkecuali munculnya persoalan teknis atau force majeur.
BACA JUGA: Satu Perompak Kapal Ditangkap, Tiga Pelaku Lainnya Diburu
Untuk diketahui, jika dalam posisi normal PLN memiliki 8,6 MW (beban puncak) yang bersumber dari 17 pembangkit listrik. Namun, belakangan ini PLN kehilangan 5 MW akibat kerusakan 5 unit mesin pembangkit listrik, meliputi 1 unit milik PLN, dan sisanya masing-masing dua unit dari PT. Makro, dan Sewa Tama.
Di bagian lain, Bupati mengatakan, persoalan listrik yang tidak hanya dialami warga ibu kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, antara 15 hingga 20 tahun kelak sudah bisa tersenyum lebar.
BACA JUGA: Susuri Rel Cari Batu untuk Akik, Bocah SD Tewas Tersambar KA
Harapan itu jika progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6000 MW yang dipusatkan di Kecamatan Peso, Bulungan, yang ditargetkan paling cepat 15 tahun mendatang sudah bisa ready.
“Paling buruk 20 tahun lagi atau di tahun 2035 nanti PLTA Peso itu sudah selesai. Kalau proyek itu bisa dibangun di tahun 2015 ini,” prediksinya.
Sebab, PLTA Peso yang dikerjakan oleh China Power Investmen (CPI) melalui PT Kayan Hidro Energi hingga sekarang masih terkendala perizinan menteri kehutanan.
“Sampai sekarang PLTA Peso itu masih terganjal di izin Menteri Kehutanan. Padahal, sebelumnya itu bukan area hutan lindung, tapi SK menteri berubah sebelum presiden Jokowi (Joko Widodo),” ungkapnya.
“Tapi beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan masalah ini ke Presiden Jokowi, dan Alhamdulillah pak presiden sudah menandatangani surat perjanjian investasi senilai Rp234 triliun bersama pemerintah Tiongkok,” tambah Budiman.
Pendantangan perjanjian investasi dengan pemerintah Tiongkok senilai Rp 234 triliun tersebut salah satunya dialokasikan untuk pembangunan PLTA Peso di Kabupaten Bulungan sebesar Rp200 triliun.
“Untuk sekarang 10 MW untuk Bulungan masih cukup, tapi bagaimana 15 atau 20 tahun ke depan? Saya perkirakan kebutuhan listrik akan bertambah sampai 200 MW, nah dari PLTA Peso inilah yang kita harapkan,” ujarnya.(sur/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Leptopirosis di Gunungkidul Renggut Satu Korban Jiwa
Redaktur : Tim Redaksi