jpnn.com, SURABAYA - Panitia khusus (pansus) bentukan DPRD Jatim tengah mendalami laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) pemprov selama 2017 termasuk tentang BUMD.
Meski secara umum kinerja eksekutif dianggap positif, tetap ada sejumlah sektor yang disorot pihak legislatif.
BACA JUGA: Sandiaga Target 5 BUMD Melantai di Bursa
Salah satu yang tengah dijadikan kajian utama pansus adalah pengelolaan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD).
Sebab, tidak semua BUMD milik pemprov eksis. Malah ada yang karut-marut. Yang terbaru terkait dengan pengelolaan cabang Bank Jatim di Jakarta.
BACA JUGA: Arus Logistik di Pelabuhan Harus Bisa Lebih Baik, Murah dan Cepat
Ternyata, tak semuanya berjalan sesuai proyeksi awal. Cabang bank yang dimodali APBD Jatim tersebut ternyata juga merugi.
Temuan itu terungkap setelah Pansus LKPj DPRD Jatim mengevaluasi kinerja cabang Bank Jatim tersebut.
BACA JUGA: Pelabuhan Probolinggo jadi yang Pertama
"Setelah kami cermati, ternyata pengelolaan cabang Bank Jatim tak sesuai dengan konsep awal," kata Basuki Babussalam, anggota pansus LKPj.
Salah satu temuan yang cukup mengejutkan pansus terkait dengan kondisi keuangan cabang bank tersebut. Hampir setiap tahun cabang itu merugi.
Cabang tersebut cuma sekali meraup untung sebesar Rp 3 miliar selama setahun.
Padahal, gelontoran modal yang diberikan pemprov melalui APBD untuk cabang itu tidak sedikit, sudah tembus Rp 2 triliun.
Selain itu, pengelolaan BUMD tersebut jauh dari misi awal sebagai pengungkit ekonomi.
"Kredit UMKM tak jalan, mayoritas untuk kredit konsumsi. Belum lagi, beberapa kali bank ini terkena masalah kredit bodong hingga Rp 105 miliar," papar dia.
Karena itu, saat ini pansus mengkaji perlu tidaknya cabang Bank Jatim tersebut dilanjutkan.
"Sebab, usul agar cabang Bank Jatim itu ditutup sudah lama muncul," katanya.
Pansus juga sedang mendalami sejumlah BUMD yang perlu dievaluasi.
Sebab, sejumlah perusahaan sampai hari ini masih punya banyak masalah terkait dengan urusan operasional masing-masing.
"Terkait nanti rekomendasinya seperti apa, sedang kami bahas," katanya.
Sebelumnya, awal pekan lalu, Gubernur Soekarwo menyerahkan LKPj kinerja pemprov selama 2017 kepada DPRD Jatim. Dalam laporan tersebut, orang nomor satu di Jatim itu membeber berbagai hasil pembangunan selama tahun lalu.
Ada sejumlah sektor yang dianggap sudah positif. Salah satunya terkait dengan penurunan angka kemiskinan. Hingga 2017, jumlah warga miskin di Jatim berkurang sebanyak 211.740.
Begitu pula persoalan pengangguran. Jumlah penganggur sudah berkurang. Selama 2016 hingga akhir 2017, terjadi penurunan jumlah penganggur sebesar 838.496 orang. Sejumlah sektor lain juga diklaim mengalami perbaikan.
Realisasi capaian kerja pada 11 indikator kinerja utama (IKU) pembangunan selama 2017 juga dianggap sesuai target. Mulai dari sektor infrastruktur, pembangunan manusia, dan sektor lain.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mengklaim bahwa sejumlah program unggulan lain sudah berjalan maksimal. Seperti program keluarga harapan (PKH), beras sejahtera (rastra), hingga sanitasi berbasis masyarakat.
Saat ini, Pansus LKPJ bentukan DPRD Jatim tengah mendalami laporan tersebut. Tak hanya itu, panitia itu juga mengumpulkan data terkait pelaksanaan semua program di semua instansi yang ada di bawah naungan Pemprov. (ris/c11/end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPRD Jatim Terima Suap, KPK Cegah Dua Kepala Dinas
Redaktur & Reporter : Natalia