jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah mencari pengganti mantan General Manager PT Hutama Karya (HK), Budi Rachmat Kurniawan, yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kamis (11/9). Budi diduga terlibat dalam kasus proyek Pembangunan Diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2011 di Sorong, Papua.
"Kita sedang cari penggantinya, saat ini kita sedang muter-muter cari orangnya, sekarang dalam proses," ucap Deputi Bidan Jasa Konstruksi, Jasa Keuangan, dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN, Gatot Trihargo saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, malam ini.
BACA JUGA: Dorong Perkembangan Ekonomi Daerah, OJK Gandeng Perguruan Tinggi
Mengenai keterlibatan Budi dalam kasus tersebut, pihaknya enggan berspekulasi lebih lanjut. Kementerian kata Budi menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada KPK.
"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," serunya.
BACA JUGA: Tingkatkan Pengawasan LKM, OJK Kerjasama Pemda
Seperti diketahui, Budi disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Setelah melakukan beberapa kali gelar perkara penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup sehingga meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Tersangka sampai saat ini adalah BRK yang waktu itu posisi GM PT HK Persero," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.
BACA JUGA: Tahun Depan, PGN Bangun 16 SPBG di DKI
Menurut Johan, KPK masih mengembangkan kasus itu. Sehingga masih ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus itu. "Siapa pun sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup," tandasnya.
Dalam kasus itu, negara diduga dirugikan Rp 24,2 miliar. Namun perhitungan tersebut masih sementara. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satukan Pajak Bandara di Tiket Pesawat, Dahlan Koordinasi Kemenhub
Redaktur : Tim Redaksi