BUMN Watch Ingatkan Erick Thohir Jangan Gamang Membenahi 142 BUMN

Jumat, 25 Oktober 2019 – 12:20 WIB
Erick Thohir tiba di komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta jangan gamang untuk membenahi Kementeriannya yang mengelola 142 BUMN. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haoren untuk menyikapi permintaan Erick Tohir yang akan menempatkan tiga orang wakilnya di Kementerian BUMN.

BACA JUGA: Tiga Pesan Rini Soemarno untuk Menteri BUMN Erick Thohir

“Dengan meminta tiga orang menjadi Wamen Erick Thohir terlihat gamang dan ragu dalam mengelola BUMN. Pengusaha Erick jangan ragu lagi mengelola BUMN meski dengan hanya satu orang Wamen. Seorang pengusaha sejatinya adalah petarung. Jadi Erick Thohir kami harapkan jadi petarung sejati,” kata Naldy N Haroen Jumat (25/10/2019).

Erick Thohir, menurut Naldy, ke depan jangan menempatkan jajaran Direksi BUMN atas dasar like and dislike. Naldy mengingatkan agar Erick Thohir haruasberani melakukan efisiensi anggaran di semua tingkatan BUMN.

BACA JUGA: Baru Kerja Satu Hari, Erick Thohir Kok Sudah Minta Dibantu Wakil Menteri?

“Perusahaan-perusahaan di BUMN ini kan sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Jadi, tidak ada yang susah untuk mengelola BUMN. Erick tinggal meneruskannya saja," jelasnya.

Menurut Naldy Haroen ‘godaan’ terberat yang akan dihadapi Erick Thohir di masa yang akan datang adalah menghindari intervensi dari partai politik, yudikatif dan legislatif. 

“Itu tantangan terberat yang bakal dihadapi Menteri BUMN. Karena, selama ini BUMN dianggap jadikan 'sapi perahan' oleh mereka. Jadi Erick harus berani 'melawan' mereka," tuturnya.

Dirinya menambahkan BUMN Watch tidak punya kepentingan apa pun dalam hal ini. Kami hanya mengamati apa yang terjadi sesugguhnya di lapangan serta berkomukasi dengan serikat-serikat pekerja BUMN. Sehingga informasi tentang BUMN yang kami dapatkan berdasarkan fakta.

“Yang kami sampaikan ini adalah fakta yang terjadi dilapangan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena, BUMN Watch bukan eksekutor," ungkap Naldy.
Naldy menyarankan Erick Tohir bisa mengevaluasi kembali holding yang telah dilakukan BUMN selama ini. Karena, menurut Naldy, holding di BUMN yang selama ini terjadi hanya membuat pemborosan anggaran. 

“Kita bisa lihat holding selama ini tidak membawa dampak yang positif kepada BUMN. Bahkan, holding tersebut terkesan menghabiskan anggaran. Seharusnya, yang namamya holding itu bukan dilakukan oleh perusahaan yang sejenis,” tambah Naldy.

BUMN Wacth, lanjut Naldy, apabila diminta Erick Thohir mengaku siap membantu untuk memberikan masukan tentang apa dan dimana kelemahan-kelemahan dari perusahaan-perusahaan milik negara selama ini.

“Selama 10 tahun BUMN Wacth telah mengamati apa yang terjadi di perusahaan BUMN. Salah satu yang aneh adalah kalau BUMN-nya bangkrut para Direksinya tetap kaya. Karena mereka tahu jika perusahaan itu bangkrut pasti akan di injek atau disubsidi lagi permodalannya oleh pemerintah," paparnya.

Naldy Haroen menambahkan tolok ukur suksesnya BUMN adalah saat musim tanam tiba nanti. Kalau pupuk dipasaran bagi para petani langka dipasaran itulah tanda-tanda BUMN telah gagal.

“Meskipun ada apakah harga pupuk lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET). Hal ini juga harus diantisipasi oleh Erick Thohir," katanya.

Lebih lanjut, Naldy Haroen mengungkapkan jika holding perusahaan itu tetap dijalankan Erick Thohir harus berani memangkas anggaran untuk jajaran Direksinya. Karena, dengan pemangkasan itu secara otomatis akan mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah.

“Saya ambil salah satu contohnya. Untuk biaya perjalanan satu Direksi di salah satu BUMN bisa mencapai Rp200 juta/minggu. Kalau Erick berani memangkas itu saya salut. Jadi Erick Thohir jangan ragu dan gamang lagi untuk membenahi BUMN. Karena, saat ini BUMN adalah satu-satunya soko guru perekonomian kita,” pungkas Naldy Haroen.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler