jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melakukan kesalahan dengan menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.
Kesalahan itu, menurut Margarito, terjadi karena tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang memberikan kewenangan kepada presiden mengesahkan kepengurusan partai. Kecuali pernah dilakukan Presiden Soekarno tahun 1960.
BACA JUGA: Pimpinan DPR Isyaratkan tak Akan Proses Perombakan Fraksi Golkar
"Menkumham salah. Pengesah dan atau pengaturan termasuk parpol yang diatur Keppres hanya terjadi pada tahun 1960, yang dilakukan oleh Bung Karno. Ketika itu Bung Karno memerintahkan pembubaran Partai Masyumi dan PSI," kata Margarito, saat dihubungi, Rabu (18/3).
Dia melanjutkan bahwa tindakan Presiden Soekarno dituangkan dalam Keppres Nomor 200 tahun 1960. Setelah pembubaran dua partai itu, presiden menertibkan parpol yang ada kala itu. Tindakan tersebut didasarkan Perpres Nomor 13 tahun 1960.
BACA JUGA: Jokowi Kaget Dibilang Tarik Traktor Milik Petani Ponorogo
"Dalam kasus Golkar dan PPP, presiden tidak punya hak menerbitkan Keppres pengesahan parpol. (Yang dilakukan Bung Karno) didasarkan pada Perpres No. 7 Tahun 1959 (tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian)," jelasnya.
Nah, bagaimana kalau Presiden Jokowi benar-benar menerbitkan Perpres untuk Golkar. Apakah Menkumham Yasonna ingin menjerumuskan Jokowi?
BACA JUGA: Yusril: Berminatkah Jokowi Tendang Bola yang Dioper Yasonna?
"Saya tidak dapat berspekulasi soal itu," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pagi-pagi Jokowi Naik Helikopter ke Indramayu, Ada Apa?
Redaktur : Tim Redaksi