jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komarudin Watubun mengatakan, denyut nadi perekonomian sebuah daerah bisa dilihat dari pasar-pasar rakyat atau pasar tradisional.
Hal itu juga sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo saat meresmikan renovasi Pasar Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat, 29 Desember 2017 lalu.
BACA JUGA: Temui PM India, Jokowi Singgung Kenaikan Tarif Bea Masuk
Saat ini, pemerintah berusaha merevitalisasi lima ribu pasar rakyat dari 2015 hingga 2019 mendatang.
Pemerintah memprioritaskan pasar rakyat di daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pasar rakyat yang berusia lebih dari 25 tahun.
BACA JUGA: Wasekjen Demokrat Minta Jokowi Ingatkan Mendagri
Anggaran untuk merevitalisasi pasar rakyat dari dana alokasi khusus (DAK) dan tugas pembantuan (TP).
Pada 2015 lalu, dana sebesar Rp 1.362.800.000.000 telah dialokasikan untuk revitalisasi 182 pasar rakyat. Sementara itu, DAK sebesar Rp 1.075.900.000.000 untuk pembangunan 770 pasar rakyat.
BACA JUGA: Jokowi Minta BUMN Bangun Infrastruktur di Sri Lanka
Di sisi lain, dana revitalisasi 65 unit pasar rakyat melalui Kementerian Koperasi mencapai Rp 78 miliar.
“Pasar-pasar rakyat sebetulnya bukan melulu indikator denyut nadi perekonomian daerah. Pasar rakyat juga barometer peradaban sosial-ekonomi. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Komarudin, Jumat (26/1).
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, pasar rakyat bukan untuk bersaing dengan minimarket, mal, dan supermarket.
“Namun, ini merupakan momentum membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh anggota DPR dari dapil Papua itu.
Di sisi lain, industri ritel di Indonesia pada 2016 lalu mampu menyerap 13,7 juta tenaga kerja. Sementara itu, omset pada 2011 mencapai Rp 100 triliun.
Omset ritel meningkat menjadi Rp 135 triliun pada 2012. Setahun berselang, omset menjadi Rp 148 triliun.
Pertengahan 2015, sekitar 31.230 outlet ritel beroperasi di Indonesia.
Perinciannya, sebanyak 29.290 minimarket, 1.171 supermarket, 290 hypermarket, 445 department store, dan 34 whole sale.
Total omset industri ritel pada 2014 mencapai Rp 165 triliun. Sementara itu, omset pada 2015 berkisar Rp 184 triliun.
Di sisi lain, pasar rakyat menghadapi banyak kendala seperti tata kelola produksi tidak efisien, jalur distribusi panjang sejak dari kelompok tani, pengepul, tengkulak besar, pedagang hingga konsumen.
“Akibatnya, ketersediaan barang pokok di pasar tidak pasti dan harga-harga semakin mahal bagi konsumen. Kondisi ini diperparah oleh operasi pengijon, rentenir, dan tengkulak. Petani, peternak, dan nelayan hingga pedagang skala kecil dari pasar rakyat tidak memiliki akses pembiyaan dari lembaga keuangan,” imbuh Komarudin.
Berdasar survei Nielsen pada 2013, jumlah pasar rakyat terus merosot. Pada 2007, jumlah pasar rakyat sebanyak 13.550.
Sementara itu, jumlah pasar rakyat pada 2009 berjumlah 13.450. Pada 2011, pasar rakyat berjumlah 9.950. Sebaliknya, pasar modern terus bertambah sejak 2007 hingga 2013.
Di sisi lain, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asprindo) pada 2013 merilis laporan bahwa 70 persen dari bangunan pasar rakyat di seluruh Indonesia sudah berusia lebih dari 20 tahun.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebutkan jumlah pasar rakyat di Indonesia berkurang dari 13.540 menjadi 9.950 pada 2011. Sementara itu, jumlah pedagang berkisar 12.625.000 orang.
Komarudin menambahkan, tata kelola pasar rakyat menjadi sangat penting. Bukan cuma penyerapan lapangan kerja yang besar, tapi juga ketersediaan pasokan dan harga pangan yang selalu menjadi pemicu berbagai kerusuhan sosial dan revolusi selama lebih dari 100 tahun terakhir di berbagai negara di dunia.
“Maka, stabilitas harga-harga barang, pasokan dan ketersediaan pangan di pasar rakyat sangat penting bagi keamanan negara dan kesejahteraan rakyat. Kita dapat membangun peradaban sosial ekonomi melalui pasar-pasar rakyat,” ujar Komarudin.
Dia menyebutkan, beberapa negara memiliki pasar rakyat yang legendaris. Misalnya, Spanyol yang memiliki pasar rakyat La Boqueria di distrik Ciudad Vieja, Barcelona.
Jepang juga memiliki pasar rakyat Tsukiji Market di Tokyo. Kota London di Inggris juga membangun peradaban sosial ekonomi melalui pasar rakyat Borough.
"Jadi, pasar rakyat adalah zona arsitektur peradaban sosial-ekonomi rakyat. Dalam hal ini, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan. Maka, pelatihan, pendidikan, peran dan partisipasi koperasi-koperasi harus diprioritaskan dalam rangka revitalisasi pasar rakyat sejak awal abad 21 di Indonesia,” tegas Komarudin. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Presiden Tidak Satu Kata, Satu Perbuatan
Redaktur & Reporter : Ragil