jpnn.com - JAKARTA – Sebanyak 12,5 juta rumah tangga hingga kini belum memiliki rumah layak. Pemerintah pun langsung membuat program rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, dalam program tersebut, pemerintah bakal menurunkan suku bunga kredit melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). ’’Sekarang kan 7,5 persen (per tahun), nanti jadi 5 persen,’’ ujarnya di kantor wakil presiden, Selasa (20/1).
BACA JUGA: Jonan Tak Akan Revisi Batas Bawah Tarif LCC
Melalui FLPP, lanjut dia, masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang dari Rp 4 juta per bulan memperoleh akses pembiayaan atau kredit untuk membeli rumah. Dengan bunga 7,5 persen, rata-rata cicilan yang harus dibayar saat ini mencapai sekitar Rp 800 ribu per bulan.
Jika bunganya hanya 5 persen, cicilan juga akan turun. ’’Kira-kira bisa turun menjadi Rp 600 ribu–Rp 700 ribu (per bulan),’’ kata Basuki.
BACA JUGA: INACA Siap Jalankan Kebijakan Hapus Tiket Promo Murah
Rencana penurunan suku bunga tersebut dibahas intensif pekan ini. Wapres Jusuf Kalla sudah menginstruksikan memanggil bank-bank penyalur kredit rumah murah seperti BTN, BRI, dan BNI. Lembaga donor seperti Asian Development Bank (ADB) serta International Finance Corporation (IFC) juga dilibatkan untuk menjalankan rencana tersebut.
’’Minggu ini kami harus lapor ke Pak Wapres (Jusuf Kalla). Setelah itu, minggu depan dibawa ke sidang kabinet untuk dicanangkan,’’ jelasnya.
BACA JUGA: DPR Minta Jonan Tak Usah Batasi Tarif Penerbangan Murah
Terkait dengan anggaran proyek pembangunan satu juta rumah yang ditargetkan pemerintahan Jokowi-JK, Basuki menyatakan bahwa saat ini pemerintah masih menghadapi kendala kekurangan anggaran. ’’Dana yang ada baru Rp 18,9 triliun, masih kurang Rp 40 triliun,’’ ungkap dia.
Menurut Basuki, dana yang sudah tersedia berasal dari alokasi APBN senilai Rp 8 triliun; FLPP Rp 5,4 triliun; alokasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Rp 2,5 triliun; serta BUMN Perumnas Rp 500 miliar. ’’Jadi, sekarang kita upayakan cari dana tambahan,’’ terangnya.
Dari mana saja? Basuki menuturkan, selain BUMN perbankan seperti BTN, pemerintah akan menggandeng Sarana Multigriya Financial (SMF), IFC yang merupakan unit dari Bank Dunia, termasuk ADB. ’’Kami minta lembaga pembiayaan multilateral juga bisa support program ini,’’ tegasnya.
Dengan dana yang ada, pemerintah tahun ini bisa membangun setidaknya 603 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan lain, pemerintah menargetkan pembangunan 250 ribu rumah dengan menggandeng pengembang REI. Diharapkan, 146 ribu lainnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat. ’’Totalnya diharapkan bisa sampai 1 juta rumah,’’ papar dia.
JK menambahkan, pemerintah harus bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang terus naik seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Apalagi pemerintah harus mengejar kekurangan pasokan yang telah terakumulasi hingga 12,5 juta unit.
’’Terutama bagi masyarakat kurang mampu. Mereka akan diprioritaskan. Kami harap pengembang bisa lebih banyak terlibat di situ,’’ tandasnya. (owi/c14/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Nilai Target Wisman 20 Juta Bombastis
Redaktur : Tim Redaksi