jpnn.com, JAKARTA - Buntut peretasan laman Sekretariat Kabinet yakni setkab.go.id Badan Intelijen Negara (BIN) segera bergerak.
Juru Bicara BIN Wawan Purwanto menyatakan pihaknya mengambil langkah penyelidikan.
BACA JUGA: Jokowi Minta Vaksinasi Para Pelajar Dipercepat, Kepala BIN Bergerak di Lapangan
"Untuk mengungkap pelakunya," ujar dia di Jakarta, Sabtu (31/7).
Menurut Wawan, langkah tersebut juga dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama melakukan pengusutan lebih lanjut.
BACA JUGA: Situs Resmi Sekretariat Kabinet Diretas Sabtu Pagi, Begini Penampakannya...
BIN menegaskan akan membongkar dan memproses hukum pelaku peretasan.
"Peretasan adalah suatu pelanggaran hukum. Di Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE)," tegas dia.
BACA JUGA: Data 125 Ribu Mahasiswa Bocor, Undip Beber Upaya Peretasan dari Tiongkok hingga Meksiko
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono membenarkan situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) atau setkab.go.id diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Iya di-hack oleh orang," ujar Heru di Jakarta, Sabtu (31/7).
Menurutnya, saat ini tim setkab sedang melakukan pembenahan laman resmi yang diretas.
"Saya sudah sampaikan ke pejabat Setkab," katanya.
Situs setkab.go.id merupakan wadah untuk menginformasikan kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Namun, saat terjadi peretasan situs setkab.go.id menampilkan foto seorang demonstran yang tengah memegang Bendera Merah Putih.
Foto itu menampilkan demonstran seorang siswa Sekolah Menengah Atas yang nampak memegang bendera Merah Putih di tengah lontaran gas air mata.
Tak ada opsi untuk memilih laman lain dalam tampilan web Setkab yang diretas. Di bawah foto, tertulis bahwa ia diretas oleh Zyy Ft Lutfifake.
Peretas menuliskan narasi bahwa kekacauan tengah terjadi dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan mengharuskan warga tinggal di rumah. Dia menyebut masyarakat stres dan depresi menghadapi PPKM.
"Penguasa menikmati dunianya sendiri dengan gaji yang mengalir setiap hari. Di mana keadilan di negara ini?" tulis peretas itu.
Peretas juga menyebut Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa, namun sila dua hingga lima tak ada perubahan.
Berikut pernyataan lengkap peretas dalam situs Sekretariat Kabinet di setkab.go.id
"Kekacauan Dimana-mana, Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja. Rakyat Harus Dirumah Tanpa Ada Dispensasi Dan Kompensasi Apapun Yang Membuat Rakyat Indonesia Merasa Stress Dan Depresi. Penguasa menikmati Dunia nya sendiri Dengan Gaji Yang Mengalir Tiap Hari. Di mana Keadilan Di Negara Ini. Pancasila," tulis peretas tersebut.
Hingga berita ini diturunkan situs resmi setkab.go.id belum bisa diakses publik. (mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia