jpnn.com, JAKARTA - Kemendagri segera menyiapkan pelaksana tugas (Plt) bupati Bengkulu Selatan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dirwan Mahmud, Selasa (15/5). Dirwan yang menjadi bupati Bengkulu Selatan sejak 17 Februari 2016 terjaring OTT KPK lantaran diduga menerima suap.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, penunjukan Plt bupati sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan di Bengkulu Selatan. Menurutnya, Kemendagri akan menunjuk Plt bupati Bengkulu Selatan setelah KPK secara resmi menahan Dirwan.
BACA JUGA: KPK Resmi Tetapkan Bupati Bengkulu Selatan Jadi Tersangka
“Setelah ada (penahanan, red) baru kami menunjuk Plt-nya,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/5).
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono menambahkan, wakil bupati Bengkulu Selatan akan ditunjung sebagai Plt bupati. “Karena bupati terjaring OTT KPK, maka wakil bupatinya akan kami keluarkan SK (surat keputusan) untuk menjadi pelaksana tugas bupati,” ucapnya.
Sumarsono yang kini sedang menjadi penjabat gubernur Sulawesi Selatan itu menegaskan, pelayanan publik dan pemerintahan tak boleh terganggu dengan alasan apa pun. Karena itu, Plt akan menjalankan tugas bupati yang tersangkut kasus hukum.
BACA JUGA: Korban Terorisme Berjatuhan, Negara Tidak Bisa Tinggal Diam
“Intinya, pelayanan publik di pemerintahan tidak boleh terhenti. Penonaktifan nanti kami menunggu proses hukumnya,” pungkas Sumarsono.(gir/jpnn)
BACA JUGA: KPK Jaring Bupati Bengkulu Selatan dan Istri dalam OTT
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tak Mau Pemberantasan Terorisme Terhambat Isu HAM
Redaktur : Tim Redaksi