jpnn.com, BOGOR - Bupati Bogor Ade Yasin geram dengan banyaknya beras bantuan sosial (bansos) yang dikeluhkan masyarakat.
Pada bansos tahap kedua nanti, Ade Yasin terpaksa mengganti pihak penyedia beras.
BACA JUGA: Beras Bantuan di Bogor Berkutu, Menguning, Berkerikil, Warga: Alhamdulillah
Ade Yasin menerangkan tak lagi melibatkan Bulog untuk memenuhi persediaan beras bagi warga yang terdampak Covid-19.
Ia menganggap, tugas Bulog sudah selesai di tahap pertama. Menurutnya, sebanyak 600.000 ton sudah berhasil disalurkan, meski diwarnai dengan berbagai polemik akibat kualitas beras banyak dikeluhkan masyarakat.
BACA JUGA: Buwas Bicara Cadangan Beras Bulog
“Insyaallah kami ingin lebih lancar, lebih cepat dan kualitasnya lebih baik. Kemungkinan tahap kedua ini kami bekerja sama dengan BUMD, Pasar Tohaga, untuk penyaluran beras tahap kedua kepada 200.000 RTM (Rumah Tangga Miskin),” ungkapnya, usai rapat evaluasi di Pendopo Bupati, Jumat (3/7).
Ketua DPW PPP Jabar itu menegaskan, harganya harus lebih murah. Ade tak ingin lagi terjadi penyaluran beras yang sempat membuat warga mengeluh, lantaran mengandung kutu dan berdebu.
BACA JUGA: Kombes Helmi: Di Mana pun Kamu Berada, Asli, Kami Kejar!
Menurut Ade, BUMD-pun bisa tumbuh dengan terlibat dalam upaya penyaluran bansos tahap kedua ini. Ditambah, BUMD juga akan memaksimalkan peran petani lokal. Tak hanya wilayah Bogor, ada juga dari Garut, Cianjur, hingga Sukabumi.
“Kami lihat perkembangannya, kalau bagus, kami kerja samakan lagi. Kalau jelek kami cari yang lebih bagus. BUMD sudah menyampaikan mengambil beras dari beberapa kota, itu beras baru. Maka kami yakin ini bisa berhasil. Kalau ternyata tidak bagus, itu bisa diputus juga di tengah jalan, kalau memang tidak komitmen,” terang mantan advokat ini.
Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengakui, opsi menggandeng BUMD itu disambut sangat baik.
Pihaknya telah menawarkan konsep kepada pemkab Bogor. Spirit pemberdayaan gabungan kelompok tani (gapoktan) ditekankan dalam penyediaan beras-beras lokal.
“Kalaupun kami dapat (ditunjuk), prioritasnya bagaimana agar beras Bogor bisa terserap,” imbuhnya.
DPRD Kabupaten Bogor, memang telah memberikan rekomendasi atas temuan-temuan bansos di tahap pertama yang lalu. Di antaranya seperti perbaikan kualitas beras, perubahan sistem diatribusi, hingga jika memungkinkan perubahan kontrak dengan penyedia beras seperti Bulog.
“Sedari awal kami kaget dengan Bulog sebagai monopoli penyediaan beras itu. Ternyata, stoknya sempat kosong. Kami sudah periksa ke semua kantong-kantong penyimpangan Bulog waktu itu,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baihaqi kepada Radar Bogor.
Hal itu, yang membuat para legislator untuk menyarankan opsi lain dalam penyediaan stok beras. Tidak hanya mengandalkan Bulog. Banyak penyedia lain yang terpercaya dan bisa menjadi alternatif penyedia berasnya.
Jika masih ditunda-tunda mengevaluasi hal-hal mendasar semacam itu bisa berimbas pada keterlambatan tahap kedua dan ketiga
“Selain warga jadi korban, bupati juga jadi korban karena keterlambatan ini. Prinsipnya kami tetap membantu pemda (mengawal penyaluran bansosnya), tidak mempermasalahkan secara hukum. Kami ingin sama-sama program ini tetap jalan, masyarakat tetap diutamakan. Catatannya harus ada perubahan yang beranilah,” pungkasnya. (mam/c/radarbogor)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti