jpnn.com, SUMEDANG - Festival Adat Kerajaan Nusantara I (FAKN) 2021 resmi dibuka Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mataliti, Rabu (29/9).
Ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan Keris Rahiyang Medang Gumilang di pelataran Gedung Negara Sumedang.
BACA JUGA: Pesan Penting LaNyalla di Depan Raja dan Sultan se-Nusantara, Mohon Disimak
Ketua Pelaksana Rd.Lily Djamhur melaporkan acara FAKN yang berlangsung hingga 30 September dihadiri para raja dan dan permaisuri dari 44 kerajaan se-nusantara yang masih eksis di Indonesia.
“Acara FAKN kali ini hanya akan menyelenggarakan acara inti saja dan dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Lily.
BACA JUGA: Ziarahi Makam Sunan Kalijaga dan Raja Demak, Gus Jazil: Jangan Hilangkan Jasa Ulama
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan berharap selain ajang silaturahmi, FAKN I dapat menghasilkan 'Deklarasi Sumedang' untuk mendorong ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.
"Kita ciptakan dari deklarasi pikiran kita di bumi Sumedang Larang. Pikiran kita akan melahirkan perkataan, perkataan akan menentukan tindakan, tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan itu menjadi karakter, dan karakter adalah nasib atau takdir kita. Jadi pikiran itu mencipta," kata Bupati Dony.
BACA JUGA: Bupati Dony Dorong Bio Gro, Panen Padi di Sumedang Bisa 2 Kali Lipat
Dia meyakini para raja yang hadir di Bumi Sumedang Larang saat ini sesungguhnya adalah patron atau tokoh kunci nusantara yang dapat menginspirasi dan menggerakkan kesadaran sosial spiritual bangsa.
Bupati Dony menyampaikan dukungan penuh acara ini yang terselenggara atas kerja sama Pemkab Sumedang, Keraton Sumedang Larang, Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) dan DPD RI.
Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mataliti berharap FAKN menjadi agenda rutin dan mendapat dukungan nyata pemerintah pusat maupun daerah.
"Sebab amanat konstitusi yang mengikat semua elemen bangsa ini telah menyatakan dengan jelas bahwa negara memajukan kebudayaan nasional," ujarnya.
LaNyalla juga menegaskan menjadi kewajiban DPD memperjuangkan kearifan lokal melalui hak adat dan budaya nusantara untuk memastikan sejarah dan budaya mendapatkan tempat yang layak.
"Jika pemerintah melalui undang-undang tentang desa mengeluarkan APBN triliunan rupiah untuk seluruh desa, maka sudah sewajarnya pemerintah mengeluarkan pembiayaan rutin untuk entitas kerajaan dan kesultanan nusantara. Tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan Dana Desa," kata LaNyalla.
Hadir pada acara tersebut Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara Dra. Hj. Yani WSS Koeswodidjaja, Sri Radya Karaton Sumedang Larang H. Rd. I. Lukman Soemadisoeria, para raja dan sultan seluruh nusantara, unsur Forkopimda, dan para tamu undangan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi