jpnn.com - KABUPATEN – Kabupaten Malang diklaim bakal bebas dari pekerja seks komersial (PSK). Tepat pada 25 November mendatang, Bupati Malang Rendra Kresna akan menutup semua lokalisasi yang berada di wilayahnya. Rendra memberikan jaminan, penutupan lokalisasi di wilayahnya tak akan menimbulkan gejolak.
Di Kabupaten Malang, saat ini ada tujuh lokalisasi yang aktif beroperasi. Yakni Suko (Kecamatan Sumberpucung), Kebobang (Wonosari), Slorok (Kromengan), Girun (Gondanglegi), Kalikudu (Pujon), Embong Miring (Ngantang), dan Sendangbiru (Sumbermanjing Wetan).
BACA JUGA: Tolak Kenaikan BBM, HTI Beri Saran Jokowi-JK
Menurut Rendra, walaupun lokalisasi yang bakal ditutup jumlahnya cukup banyak, gejolak di masyarakat tak akan terjadi. Tak akan ada pertentangan antara masyarakat dan PSK sebagaimana penutupan Dolly di Surabaya beberapa bulan lalu.
”Insya Allah tidak ada gejolak. Sebab, pemkab sudah melakukan sosialisasi sejak lama,” kata Rendra dilansir Radar Malang (Grup JPNN.com), Sabtu (15/11).
BACA JUGA: Spesialis Pencuri Burung Babak Belur Dimassa
Kalaupun nantinya ada penolakan dari PSK ataupun masyarakat yang masih proprostitusi, ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut menyatakan, penolakan tak akan ada gunanya. Itu karena pemerintahannya sudah mempunyai tekad bulat untuk menutup semua lokalisasi di Kabupaten Malang.
”Yang pasti, semua lokalisasi harus sudah ditutup akhir November, ini komitmen kami,” tegasnya.
BACA JUGA: Pantai Boom di Banyuwangi Kian Cantik
Saat ini, menjelang detik-detik penutupan lokalisasi, sambungnya, pemerintah terus memantapkan sosialisasi dan mematangkan verifikasi. Rendra berharap, pemkab mendapatkan data riil PSK. Data riil diperlukan karena nantinya para PSK yang selama ini beroperasi di tujuh lokalisasi tersebut akan mendapatkan pesangon dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
”Kalau dari pemkab tidak ada. Pemkab tak memberikan pesangon, tapi memberikan pelatihan untuk bekal hidup setelah lokalisasi ditutup,” jelasnya.
Diharapkan dengan adanya penutupan lokalisasi di Kabupaten Malang, maka jumlah penyakit kelamin dan penyebaran HIV/AIDS mengalami penurunan drastis. Untuk ke depannya, pemkab tak akan memberikan peluang lagi untuk praktik-praktik prostitusi. Begitu ada tanda-tanda sebuah kawasan akan melakukan praktik prostitusi, pemkab langsung akan mengambil tindakan tegas.
Untuk saat ini, tanda-tanda adanya gejolak menjelang penutupan lokalisasi memang belum tampak. Bahkan, dari pengamatan Radar Malang, para mucikari dan PSK sepertinya legawa untuk tak berpraktik asusila lagi di Kabupaten Malang.
Di Suko misalnya, penghuni lokalisasi terbesar di Malang Raya tersebut bakal mengubah tempat prostitusi menjadi pusat hiburan karaoke.
”Mau bagaimana lagi. Apalagi, sekarang kondisi kompleks kami juga sudah sepi. Jadi, PSK tak ambil pusing jika Suko ditutup,” kata salah seorang mucikari lokalisasi Suko yang minta namanya dirahasiakan.
Meskipun PSK sudah terusir dari Suko, tetapi dia tak menjamin para wanita penghibur tersebut akan bertobat. Sebab, para PSK ini biasanya bermigrasi dari satu lokalisasi ke lokalisasi lainnya.
”Bisa saja mereka pindah ke daerah lain,” lanjut pria berusia sekitar 50 tahunan tersebut.
Sementara itu, Kemensos sudah melakukan verifikasi sejak Selasa (11/11) hingga Kamis (13/11) lalu. Verifikasi dilakukan karena Kemensos tidak menginginkan ada data PSK abal-abal.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Sri W Pudji Lestari menyatakan, PSK di tujuh lokalisasi sudah diverifikasi. Kemensos melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang disetor Dinas Sosial Pemkab Malang pada Agustus lalu.
Berdasarkan data dinas sosial terdapat 324 PSK yang bakal menjadi korban penutupan tujuh tempat prostitusi. Dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Kemensos, ada perbedaan jumlah PSK dengan data dari dinsos.
Menurut Sri, berdasarkan data Kemensos ada penyusutan jumlah PSK. Hanya saja, dia tidak tahu persis ada berapa penyusutan jumlah PSK.
”Mungkin penyusutannya jumlah PSK ada 10 hingga 20 persen. Data pastinya akan dikeluarkan pada Selasa (18/11) mendatang,” lanjut dia.
Mengenai adanya perbedaan jumlah PSK, dia membantah dinsos telah menyetor data abal-abal ke Kemensos. Menurutnya, penyusutan itu dikarenakan berbagai penyebab. Di antaranya, ada PSK yang memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri, menikah, dan berbagai faktor lain.
”Ada satu TKW yang baru-baru ini bekerja ke Hongkong. Selain itu, juga ada beberapa PSK yang keluar sebelum penutupan,” tambahnya.
Selanjutnya, soal kompensasi yang akan diterima oleh setiap PSK, Sri mengaku belum mengetahui besarannya. Yang jelas, PSK itu akan mendapatkan kompensasi sebagai modal agar mereka tidak menjadi PSK lagi.
Kompensasi yang bakal diterima PSK hanya bersumber dari Kemensos. Sedangkan dari Pemkab Malang, kompensasinya diwujudkan berupa pelatihan kerajinan selama tiga bulan.
Kapan dana akan diturunkan? Sri mengatakan, hingga saat ini dirinya belum mengetahui kapan kompensasi dari Kemensos itu turun. Dia berharap, kompensasi itu cair sebelum lokalisasi resmi ditutup.
”Untuk teknis, kami juga masih mempersiapkan seperti apa teknis penutupannya,” pungkasnya. (riq/c3/fir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Investigasi Selidiki Asal Buah yang Dilapisi Lilin
Redaktur : Tim Redaksi