jpnn.com, MAMUJU - Bupati Mamuju Sutinah Suhardi mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, menargetkan mengangkat 2.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022 ini.
Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengatasi kekurangan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Mamuju. Sutinah mengatakan saat ini Pemkab Mamuju telah mengangkat 600 PPPK berdasar surat keputusan (SK) pemerintah.
BACA JUGA: Peluang Honorer K2 Teknis Administrasi Menjadi PPPK Lebih Mudah, Benarkah?
"Target pemerintah mengangkat 2.000 PPPK tahun ini, dan telah diangkat sebanyak 600 orang, untuk mengatasi kekurangan aparatur sipil negara (ASN) di Mamuju,” kata dia di Mamuju, Selasa (17/5).
Dia mengaku berbahagia atas pengangkatan PPPK sebagai abdi negara. Terlebih lagi, PPPK yang diangkat itu didominasi dari tenaga kontrak yang telah cukup lama mengabdikan diri sebagai guru kontrak di berbagai sekolah di Mamuju.
BACA JUGA: Kantongi Sertifikat Keahlian, 2.075 Penyuluh Tetap Terganjal di Seleksi PPPK 2021
Sutinah berharap PPPK guru yang diangkat di Mamuju dapat memberikan pengabdian dengan setulus hati dan tidak berniat untuk berpindah tugas ke tempat yang lebih baik. "Masa tugas pengabdian PPPK tenaga guru selama lima tahun, mewajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan SK penempatan daerahnya masing-masing," katanya.
Sutinah mengatakan Pemkab Mamuju telah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membiayai pengangkatan PPPK dengan nilai yang cukup besar. Oleh karena itu, PPPK diharapkan berperan meningkatkan pembangunan Mamuju.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Pastikan Guru Honorer Lulus PG PPPK Langsung Diangkat Tanpa Tes
Menurutnya, Pemkab Mamuju akan berupaya meningkatkan kesejahteraan PPPK tenaga guru yang bertugas di pelosok desa di Mamuju. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi