Peluang Honorer K2 Teknis Administrasi Menjadi PPPK Lebih Mudah, Benarkah?

Selasa, 17 Mei 2022 – 15:55 WIB
Nur Baitih. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Peluang honorer K2 teknis administrasi menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disebut lebih besar dan mudah. 

"Sebenarnya langkah honorer K2 teknis administrasi untuk jadi ASN PPPK sedikit mudah kok," kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih kepada JPNN.com, Selasa (17/5).

BACA JUGA: Kantongi Sertifikat Keahlian, 2.075 Penyuluh Tetap Terganjal di Seleksi PPPK 2021

Mengapa disebut mudah? Nur menjelaskan bahwa dua tahun pengangkatan PPPK banyak masalah di lapangan, dan kondisi ini bisa dimanfaatkan honorer teknis administrasi untuk jadi bahan evaluasi, kemudian melakukan sharing kepada DPR RI, khususnya Komisi II.

Nur menyebutkan, salah satu penghambat honorer K2 teknis administrasi ikut seleksi PPPK  adalah karena adanya aturan yang memberatkan, yaitu masalah sertifikat keahlian. 

BACA JUGA: Penetapan NIP PPPK 2021 Hampir Tuntas, Honorer Teknis Administrasi Optimistis

Dia mengaku beberapa kali sharing dengan sejumlah anggota DPR. 

Menurut dia, beberapa anggota DPR itu kaget terkait adanya persyaratan wajib, seperti sertifikat.

BACA JUGA: Honorer Teknis Administrasi Harus Dapat Formasi & Afirmasi PPPK 2022, Jika Tidak Ini yang Terjadi

Bu Nur menyatakan sejumlah anggota DPR bahkan bilang honorer ini mau bekerja atau jadi pelelang barang.

"Nah, itu yang harus diperjuangkan. PermenPAN-RB 981 Tahun 2021 itu harus direvisi dan perlu dikawal seluruh honorer," katanya. 

Nur menyatakan anggota DPR RI juga butuh masukan di lapangan. 

Dengan memberikan masukan itu, DPR bisa membahasnya bersama pemerintah untuk mencarikan solusi.

"Ayo bangkit, jangan pesimistis. Saya yakin, kok, semua bisa diselesaikan," ucapnya.

Nur juga mengajak para honorer dari aliansi forum mana pun untuk bersatu. 

Dia mengaku siap menjadi fasilitator honorer K2 teknis administrasi apabila mau bergerak.

"Ingat, tenaga honorer harus tuntas bukan dihapuskan," cetusnya.

Nur berharap pemerintah hadir juga dalam keadilan menyelesaikan tenaga honorer tanpa tersisa. 

Dia meminta pemerintah mencarikan solusi untuk kesejahteraan honorer. 

Salah satunya, kata Bu Nur, dengan mempermudah pengangkatan honorer teknis administrasi.

"Kalau guru, saya rasa hampir tuntas melalui PPPK 2021 dan yang akan dibuka tahun ini. Honorer teknis administrasi yang harus mendapatkan perhatian lebih," pungkasnya. (esy/jpnn)


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler