jpnn.com, JAKARTA - Bupati Tapanuli Utara Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si., meluncurkan buku berjudul “Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari: Membangun Desa Berbasis Data Presisi”.
Buku ini berisi tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan berbasis data yang dimulai dari desa dan mengenalkan sebuah gagasan baru agar program pembangunan tepat sasaran: by name, by address, by coordinate.
BACA JUGA: Desa Tani jadi Program Unggulan Dompet Dhuafa
“Pembangunan itu semestinya bersifat bottom-up atau dari bawah ke atas, dimulai dari desa,” kata Nikson Nababan saat menyampaikan keynote speech saat peluncuran buku di Pojok Rahmah Tolleng, Gedung Tempo, Jakarta, baru-baru ini.
“Kenapa terjadi urbanisasi? karena desa tidak dibangun," sambungnya.
BACA JUGA: Cek Syarat dan Ketentuan Desa BRILiaN 2024, Ayo Daftar!
Berangkat dari kegundahan itu, Nikson Nababan kemudian mengelaborasi potensi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
Menurut dia, ada sektor-sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus karena akan berefek domino pada kesejahteraan masyarakat. Sektor tersebut adalah infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan.
BACA JUGA: Hadiri Kongres Desa Indonesia, Ketua MPR Bambang Soesatyo Ungkap Sejumlah Fakta
Nikson kemudian memfokuskan anggaran daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan berbagai sumber lain untuk empat sektor tersebut.
Pada awal periode pertama menjabat Bupati Tapanuli Utara di 2014, Nikson menggulirkan dana sebesar Rp 60 juta untuk setiap desa guna pembangunan fisik.
Ketika pembangunan infrastruktur sudah berangsur membaik, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kemudian mendorong masyarakat agar mengolah dan mengelola 'lahan tidur' yang ada di sekitarnya.
“Pemerintah daerah menyiapkan Sembilan unit traktor besar untuk pengolahan lahan seluas 2 hektare ke bawah,” katanya.
Kini, sudah lebih dari 16 ribu hektare lahan yang dikelola oleh masyarakat, sehingga angka pengangguran turun dan disparitas kesejahteraan berkurang.
Itu pula yang menyebabkan menjadi juara dalam pengelolaan lahan tidur.
Dalam menerapkan berbagai perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara tadi, Nikson mencetuskan metode NIKSON yang merupakan singkatan dari Needs, Innovation, Knowledge, Synergy, Operation, dan Norm. Ini merupakan metode perencanaan pembangunan yang muncul dari bawah atau bottom-upberbasis data presisi.
Nikson menghindari kebijakan pola top-down yang umumnya berbekal data yang kurang komprehensif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat lokal.
“Semoga buku ini bisa menjadi referensi kebijakan pemerintah ke depan,” kata Nikson.
Di sela peluncuran buku karya Nikson Nababan itu juga berlangsung diskusi yang dipandu oleh Redaktur Tempo Ali Nur Yasin.
Diskusi tersebut melibatkan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy. M.Pd., Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Sarman Simanjorang, M.Si., dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University, Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt, M.Si.
Pada kesempatan itu, Khasan Effendy mengatakan perencanaan pembangunan model NIKSON merupakan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) baru di era reformasi.
“GBHN ini haluan negara, bukan pemerintah,” tegasnya. Oleh karena itu, sambung Khasan, pemerintahan yang berjalan dengan siapapun pemimpinnya, dapat menerapkan model tersebut.
Model NIKSON memiliki huruf pertama N singkatan dari Needs. “Artinya bagi masyarakat, yang terpenting adalah needs atau kebutuhan mereka harus dipenuhi,” kata Khasan.
Melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka terjadi perubahan-perubahan positif yang signifikan. “Model NIKSON ini menjadi kotak pandora.”
Sementara Sarman Simanjorang berpendapat model NIKSON mampu mengangkat tingkat kesejahteraan dan mempercepat proses kemajuan desa.
“Saya berharap dengan adanya buku ini, bukan hanya di wilayah Sumatera Utara, tetapi di seluruh Indonesia menerapkan model perencanaan pembangunan seperti ini,” ujarnya.
Sarman kemudian mencontohkan dana desa yang digelontorkan dengan angka yang cukup fantastis, karena ada sejumlah desa yang mendapatkan dana mencapai Rp 1 miliar per tahun.
Menurut Sarman, ketika kepala desa tidak tahu mau diapakan dana desa tersebut, maka buku ini bisa menjadi acuan dalam pengelolaannya.
“Melalui buku ini, terjawab sudah apa kebutuhan dan keperluan desa tersebut,” katanya.
Adapun Sofyan Sjaf mengatakan, Nikson Nababan adalah bupati pertama yang mengembangkan data desa presisi dalam perencanaan pembangunan.
Menurut dia, data desa presisi menjadi penting karena mampu menunjukkan hasil yang valid, riil, dan akurat.
“Data desa presisi ini mampu menunjukkan data keluarga dan anggota keluarga di dalam rumah. Mulai dari berapa banyak konsumsi hariannya, berapa luas lahan pertaniannya, dan sebagainya,” kata Sofyan.
Saat ini, Sofyan melanjutkan, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat perlu mendukung inovasi dan penerapan teknologi dalam mendukung perencanaan pembangunan untuk mencapai target.
“Teknologi yang ada sekarang sangat memungkinkan untuk diterapkan hingga ke desa-desa,” ujarnya. “Kalau bupati-bupati bisa seperti Pak Nikson, maka Indonesia akan lebih baik. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi