Bupati Tolak Tambahan Dana Pilbub

JAMBI - Rencana Pemprov Jambi meminta tambahan dana untuk pelaksanaan Pilgub Jambi 2010 dari kabupaten/kota tidak akan terealisasiSejumlah bupati menolak membantu dana Pilgub yang akan dibebankan pada APBD kabupaten/kota

BACA JUGA: Mendarat di Sungai, Bisa Dimakan Buaya

“No way (tidak bisa)Kami (Kabupaten Batanghari, red) juga mau melaksanakan pilkada

BACA JUGA: Dilantik, Langsung Gadaikan SK!

Kalau Provinsi, urusan Provinsi,” kata Bupati Batanghari Syahirsyah SY ketika ditemui wartawan JPNN, seusai menghadiri pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi Rabu (8/9)

Pernyataan serupa juga ditegaskan Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir

BACA JUGA: Longsor di Jayapura, Korban Seminggu Terlantar

Menurutnya, Pemkab Muarojambi sangat keberatan menganggarkan dana untuk membantu pelaksanaan Pilgub 2010“Itu urusan Provinsi, masak minta dengan tingkat II terus,” tegasnya kemarin
Sementara Bupati Tanjab Barat Safrial mengaku mempertimbangkan terlebih dahuluRencana Pemprov meminta bantuan tambahan dana itu akan dikaji secara saksama terlebih dulu“Kalau Provinsi minta, kita akan pertimbangkanYang penting adalah kebersamaan,” jawabnya singkat“Yang jelas, akan kita pertimbangkan terlebih dulu,” sambung Bupati Tanjab Timur Abdullah Hich.

Hal sama juga diungkapkan Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus (HBA)Meski tidak secara tegas menolak, ia mengatakan bahwa daerahnya akan berpedoman kepada kabupaten/kota lain“Kita lihat nantiKalau disepakati semua nyumbang, kenapa tidakIntinya tergantung kesepakatan,” sebutnya

Seperti diketahui, pascapengesahan anggaran Pilgub oleh DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, pihak KPUD Provinsi Jambi terus berupaya mencari solusi penambahan anggaran yang dinilai minimDPRD Provinsi Jambi mengesahkan anggaran Pilgub Rp 35 miliar untuk satu putaranKemudian ditambah Rp 15 miliar jika ada putaran keduaAnggaran tersebut tidak sesuai keinginan KPUD Provinsi Jambi yang menginginkan Rp 74 miliarSementara Pemprov Jambi hanya mengajukan ke legislatif sebesar Rp 25 miliar.
 
Akibat minimnya anggaran itu, honor PPK, PPS, dan KPPS terpaksa dikurangiHonor KPPS yang sebelumnya Rp 200 ribu, turun menjadi Rp 100 ribu per orangHonor PPK sebelumnya Rp 750 ribu menjadi Rp 400 ribuLalu logistik surat suara hitam-putih, formulir dari kertas koran, serta pelaksanaan tahapan Pilgub terancam melanggar UU, yang seharusnya delapan bulan menjadi lima bulan.Informasi terakhir, untuk mengatasi kekurangan itu, Pemrov Jambi akan melakukan sharing dana dari kabupaten/kota sebagai tambahan anggaran Pilgub jika dinilai masih kurangSetiap daerah diminta menganggarkan Rp 500 juta.
 
Menyikapi penolakan para bupati itu, KPUD Provinsi Jambi dalam waktu dekat segera melakukan rapat kerja (raker)Pertemuan itu akan dihadiri KPUD kabupaten/kota“Kita akan adakan raker di Tebo pada 10-11 SeptemberSalah satu agendanya evaluasi pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres, termasuk nanti akan membahas soal Pilgub 2010,” kata anggota KPUD Provinsi Jambi Kasrianto.

Menurut dia, pada pelaksanaan Pilgub, yang akan merasakan adalah pihak kabupaten/kotaPerekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS dilakukan daerah masing-masing.“Kita juga akan menyampaikan secara rasional kepada semua KPUD kabupaten/kotaJika memang jalan terburuk harus ditunda, kita tunda sembari menunggu pelaksanaan pilkada pada setiap kabupaten/kota,” katanya.

Apakah ada kemungkinan Pilgub dan pilkada dipaketkan? “Bisa saja, namun kita lihat nanti hasil dari pertemuanSelain itu kita juga akan berkoordinasi dengan KPU pusat,” sambungnya.Sementara Sekda Provinsi Jambi AM Firdaus mengaku tetap akan membahas anggaran Pilgub tersebut dengan para bupati/wali kota“Permintaan dewan soal sharing dengan pemkab jelas akan kita tanggapiDan kita akan melakukan pertemuan dengan para bupati/wali kota,” katanya.

Ditanya kapan pertemuan dilakukan, Firdaus belum bisa memastikan.  “Nanti dulu, kita tunggu informasi dari gubernurSementara ini kita masih berkoordinasi,” ujarnya.(roz)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Kalsel Terima THR Rp. 1 juta