jpnn.com - JAKARTA - Kecaman terhadap Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi yang menyebut KPU pasti melakukan kesalahan jika tidak memenangkan pasangan Jokowi-JK, terus bermunculan. Salah satunya datang dari kelompok Pusat BEM seluruh Indonesia.
"Bahasa seperti itu tentunya bisa memicu konflik horizontal di masyarakat. Masa KPU diragukan," kata Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Diki Saefurohman di Aula UNJ Jakarta Timur, Jumat (11/7).
BACA JUGA: Jokowi-JK Kalah di Bandung Barat
Menurutnya, keputusan KPU adalah konsensus yang telah disepakati dan menjadi produk hukum negara dalam bentuk peraturan perundangan. Karena itu semua warga negara memiliki kewajiban untuk menghormatinya.
Lebih lanjut, Diki juga menyayangkan sikap saling klaim yang ditunjukan kedua kubu calon presiden. Menurutnya, hal tersebut merupakan manuver politik yang berbahaya.
BACA JUGA: Di Kantong Golkar, Prabowo-Hatta Tumbang
Ia pun menghimbau semua pihak berkepentingan untuk menahan diri dan mendahulukan kepentingan masyarakat luas.
"Kembalikan hasil pilpres pada keputusan KPU selaku penyelenggara resmi negara untuk menentukan pemenangnya," papar Diki.
BACA JUGA: Jokowi-JK Unggul di Gayo Lues dan Pidie Jaya
Sebelumnya, hitung cepat versi Indikator Politik menempatkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres dengan perolehan suara 52,95 persen. Burhanudin mengatakan, jika penghitungan resmi nanti ternyata memperlihatkan hasil yang sebaliknya, maka KPU telah melakukan kesalahan.
"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhanudin. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nias Selatan Rawan Kecurangan Rekap Suara
Redaktur : Tim Redaksi