Sebelumnya, adanya upaya untuk memaksa wanita Muslim yang menutupi wajah mereka, atau burka, untuk duduk terpisah di Gedung Parlemen. Kini, mereka perlu dibuka sementara saat melakukan pengecekan keamanan.

Awal bulan Oktober, Ketua Parlemen Bronwyn Bishop dan Senat Presiden Stephen Parry menyetujui peraturan baru bagi mereka yang menggunakan "penutup wajah", termasuk burka.

Tapi langkah tersebut mendapat protes dan intervensi dari Perdana Menteri Tony Abbott. Abbott mengatakan "peraturan tersebut tidak masuk akal."

Departemen Pelayanan Parlemen Australia, atau DPS, Senin (20/10/2014) mengeluarkan pernyataan bahwa telah ada peraturan pengganti.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa semua pengunjung yang henda memasuki Gedung Parlemen Australia di Canberra, akan diminta untuk "membuka sementara penutup".

BACA JUGA: Perilaku Seksual Hubungan Badan Berkali Kali Terjadi 385 Juta Tahun Silam

Setelah selesai pemeriksaan, nantinya para pengguna burka bisa bebas melihat-lihat gedung parlemen, tanpa perlu dipisahkan, seperti usulan semula.

BACA JUGA: Sydney Lampaui Perth Sebagai Penggerak Ekonomi Australia

"Ini akan memungkinkan staf keamanan untuk mengidentifikasi orang-orang yang telah dilarang dilarang memasuki Gedung Parlemen, atau mereka yang mungkin dikenal beresiko terhadap keamanan," ujar DPS dalam pernyataannya.

Sementara itu anggota parlemen Tony Burke mengatakan hal tersebut bisa saja diterima. Tapi menurutnya tetap saja harus ada penjelasan, mengapa masalah wajah ini menjadi harus dilakukan?

"Apa yang ada di pikiran mereka sebelumnya, jika memisahkan itu adalah ide yang baik?" ujar Burke.

"Pemisahan sebelumnya diperkenalkan, tapi tidak ada alasan keamanan yang berkaitan dengan hal tersebut."

BACA JUGA: Jokowi-JK Butuh Investor Asing Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Menurut Burke, pemisahan bukanlah bagian dari kehidupan Australia. 

BACA ARTIKEL LAINNYA... The Rainbow Project : Menghadirkan Pelangi di Bangsal Si Kecil