Tantangan nyata yang dihadapi Pemerintahan Jokowi-JK yang dilantik Senin (20/10/2014), adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari investor asing dan domestik.

Demikian dikemukakan Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II Chatib Basri. Ia menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK akan menghadapi tantangan berat beberapa tahun ke depan.

BACA JUGA: The Rainbow Project : Menghadirkan Pelangi di Bangsal Si Kecil

Alasannya, kata Chatib Basri, dengan terjadinya normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, maka tahun 2015 akan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan baru Indonesia.

"Saya berharap saya salah, tapi tantangannya mungkin akan lebih sulit dibandingkan tahun 2013 lalu," katanya.

BACA JUGA: Banjir di Kashmir Picu Kelangkaan Pasokan Tongkat Kriket

Selain mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen, Pemerintahan Jokowi-JK juga dihadapkan pada tingginya biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membebani APBN lebih dari Rp 200 triliun pertahun.

Padahal, dana sebesar itu, menurut Bank Dunia, kebanyakan dinikati oleh masyarakat berpenghasilan menengah. Namun jika subsidi dihapuskan dan harga BBM dinaikkan, maka kalangan masyarakat miskin yang paling pertama merasakan dampaknya.

BACA JUGA: Diet Bebas Gluten Belum Teruji Dapat Tingkatkan Penampilan Fisik Atlet

Menkeu Chatib Basri menyarankan agar pemerintahan baru memanfaatkan tingginya dukungan publik dan cepat-cepat mengambil keputusan mengenai subsidi BBM ini.

"Dengan dukungan rakyat, presiden bisa memiliki kebijakan yang kredibel," katanya. "Selama masih memiliki modal politik seperti itu, maka yang pertama harus dilakukakan adalah mengatasi isu paling sulit."

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tony Abbott Bertolak ke Jakarta untuk Hadiri Pelantikan Presiden Baru Jokowi